Anggota DPR F-PKS Soroti Program Hilirisasi Nikel
SinPo.id - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto menyoroti program hilirisasi nikel yang dinilai gagal dan berantakan. Pasalnya, hingga saat ini program tersebut belum memberikan hasil optimal bagi pendapatan negara, sehingga pemerintah harus menanggung biaya penanganan masalah sosial di setiap proyek hilirisasi nikel.
"Ada yang aneh dalam program ini, sebab nikel dalam program hilirisasi ini malah impor. Inikan aneh, hilirisasi kok nikelnya malah dari impor. Kontradiktif," kata Mulyanto, dalam keterangan persnya, Senin 9 Oktober 2023.
Oleh karena itu, ia meminta Pemerintah untuk segera mengevaluasi program tersebut sebelum kondisinya menjadi lebih parah. Sebab, semua peraturan sudah dipermudah, bahkan risiko kerusakan lingkungan yang terjadi, beserta segala biaya royalti atau insentif yang menjadi hak pemerintah juga sudah dikurangi.
Kemudian Mulyanto mendesak Pemerintah agar profesional dalam melaksanakan program hilirisasi nikel tersebut agar sumber daya alam yang dikelola oleh perusahaan-perusahaan smelter asing dapat menghasilkan nilai tambah lebih bagi pendapatan negara. Bukan justru merugikan negara.
Menurutnya, Pemerintah harus segera menutup smelter kelas I yang selama ini hanya bisa memproduksi NPI dan feronikel. Karena nilai tambah produk itu sangat rendah, sedangkan kandungan nikel yang digunakan cukup besar. Bahkan ia menegaskan sudah selayaknya Pemerintah melarang ekspor NPI dan feronikel.
"Pemerintah harus mampu memaksa perusahaan smelter nikel memproduksi produk yang memiliki nilai tambah lebih agar penghasilan negara lebih optimal," ungkapnya.
Sebelumnya, diberitakan sejumlah smelter nikel di Tanah Air memutuskan untuk mengimpor bijih nikel lantaran kurangnya pasokan bahan baku. Impor tersebut juga diprediksi akan terus dilakukan hingga Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2024 dirilis di tahun depan.
