Bawaslu RI Ingatkan Potensi Gangguan Keamanan saat Pemilu dan Pilkada 2024
SinPo.id - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menyampaikan potensi adanya gangguan keamanan yang terjadi karena penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024. Soal keamanan ini masuk dalam subdimensi Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang telah dirilis Bawaslu.
"Kami sudah memprediksikan bisa saja di daerah-daerah tertentu terjadi kekerasan, kerusuhan yang berbasis SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) dalam hal politik dan pemilu, melibatkan tokoh-tokoh politik dan pemerintahan," ungkap Herwyn di Seminar Sespimti Dikreg ke-32 dan Sespimmen Dikreg ke-63 di Jawa Barat, Senin (2/10/2023).
Herwyn menjelaskan bencana alam dan non-alam juga bisa memengaruhi keamanan penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Dia mencotohkan seperti wabah covid-19 (bencanan nonalam) yang membuat Pilkada 2020 sempat ditunda.
"Mudah-mudahan bencana nonalam seperti pandemik covid tidak mengancam kita lagi, tapi ini masih jadi catatan kita," ujar doktoral dari Universitas Brawijaya itu.
Selanjutnya gelaran pemilu dan pilkada juga sangat rawan adanya intimidasi. Kata Herwyn, intimidasi bisa terjadi kepada peserta, penyelenggara pemilu, dan pemilih yang nanti bisa berepengaruh pada proses penyelenggaraan pemilu, terutama terkait dengan fasilitas publik.
Herwyn juga turut memaparkan wilayah-wilayah yang rawan menurut data IKP. Ada lima provinsi paling rawan tinggi yakni; DKI Jakarta, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Jawa Barat, dan Kalimantan Timur. Sedangkan untuk kabupaten/kota paling rawan, pertama ada Kabupaten Intan Jaya, Jayawijaya, Bandung, Yalimo, dan Mappi.
"Dari lima kabupaten paling rawan, empat diantaranya berada di Papua," kata Koordinator Divisi SDM, Organisasi, dan Puslitbangdiklat itu.
Terakhir, Herwyn mengajak TNI-Polri menguatkan sinergi untuk menyukseskan Pemilu dan Pilkada 2024. Dia juga mengingatkan untuk senantiasa mengajak TNI-Polri menjaga netralitasnya dalam hajatan demokrasi lima tahunan tersebut.
