Puan Harap Larangan Dagang di Medsos Ciptakan Keseimbangan Pasar Digital
SinPo.id - Ketua DPR RI Puan Maharani berharap aturan baru terkait larangan praktik social commerce atau jual beli di media sosial (medsos) seperti TikTok Shop menciptakan keseimbangan pasar digital dan konvensional.
"DPR RI berharap aturan baru yang dikeluarkan terkait usaha di media sosial dapat menciptakan keseimbangan antara pasar digital dan konvensional," kata Puan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis, 28 September 2023.
Ini disampaikan Puan terkait aturan baru yang dikeluarkan pemerintah melalui Permendag Nomor 31 Tahun 2023 yang merupakan revisi dari Permendag Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha. Dalam aturan ini medsoskini dilarang digunakan untuk berjualan.
"Dengan regulasi yang cermat dan tepat,maka pemerintah harus memastikan perkembangan ekonomi di Indonesia tetap adil dan berkelanjutan," katanya.
Permendag Nomor 31 Tahun 2023 merupakan respons atas sepinya pasar-pasar konvensional buntut perdagangan digital yang menawarkan harga sangat murah di social commerce. Aturan ini ditujukan demi terciptanya fair trade atau perdagangan yang adil.
Melalui aturan ini, kata Puan, medsos seperti TikTok, Instagram, Facebook, dan Twitter dilarang digunakan untuk berjualan. Medsos saat ini hanya boleh digunakan dalam memfasilitasi promosi bukan untuk tempat transaksi jual beli.
Permendag Nomor 31 Tahun 2023 disebut sebagai upaya pemerintah untuk mengatur lebih tegas usaha di lini digital agar tidak mematikan pelaku usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) dalam negeri yang masih menjajakan dagangannya melalui cara konvensional.
Jika tetap melakukan transaksi jual beli, misalnya di Live TikTok, platform medsos tersebut akan dikenakan sanksi bahkan ancamannya hingga sampai penutupan platform media sosial. Puan menilai diperlukan strategi lanjutan guna menciptakan keadilan antara pelaku usaha digital dan konvensional.
"Setelah membuat regulasinya, saatnya pemerintah menciptakan strategi lanjutan yang tetap menjunjung keadilan bagi seluruh pelaku usaha. Jangan sampai aturan yang baru malah menjadi bumerang bagi negara untuk mencapai target era ekonomi digital," kata mantan Menko PMK itu.
Menurut data TikTok Indonesia, ada sekitar 6 juta pelaku usaha lokal yang menggantungkan usahanya melalui jasa social commerce. Lalu, ada sekitar 7 juta creator affiliate yang menggunakan platform Tiktok Shop.
Berkaca dari hal itu, Puan berharap pemerintah menghadirkan regulasi yang win win solution dan berpihak untuk semua pihak. Hal ini mengingat pesatnya perkembangan teknologi sangat berpengaruh pada industri perdagangan.
"Maka harus diimbangi dengan regulasi yang tepat sehingga ke depannya Indonesia bisa ambil bagian dalam perkembangan era ekonomi digital," kata dia.
