Peliknya Permasalahan Ekonomi di Samping Ancaman Kedaulatan Negara

Jakarta, sinpo.id - Kita semua setuju, memang sulit untuk merealisasikan pemerataan kesejahteraan masyarakat Indonesia yang tersebar di antara jutaan gugusan pulau. Negara di setiap tahunnya juga pasti selalu berusaha merealisasikan hal yang sudah menjadi cita-cita bersama ini.

Bangsa Indonesia masih harus berbenah, masyarakat juga masih harus terus bejuang dan negara berkewajiban untuk merealisasikan hal tersebut.

Sebagai negara berkembang, ada banyak tantangan yang harus dihadapi. Tak jarang, dalam menempuh sebuah tantangan pasti selalu terdapat permasalahan yang turut menyertai.

Sebut saja masalah kedaulatan, intoleransi hingga ekonomi masih harus dilalui bersama. Pemerintah dan rakyat harus terus bahu-membahu mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari tak menampik bahwa masih banyak permasalahan yang terus menyelimuti masyarakat, khususnya.

Untuk ancaman kedaulatan negara, Kharis menyebut memang masih ada gerakan-gerakan separatis yang sangat berpotensi menggoyang keutuhan bangsa. Selain itu masalah penyebaran narkoba juga dianggap sebagai masalah besar yang sulit untuk dipecahkan.

Tak bisa dipungkiri, Indonesia menjadi salah satu negara potensi narkoba terbesar. Strategisnya wilayah serta letak geografis menjadikan negara ini sebagai tempat penyebaran narkoba sekaligus menjadi salah satu konsumen terbesar.

Lihat saja, baru-baru ini terungkap kapal berbendera Singapura yang membawa sekitar 1 ton sabu di perairan Indonesia yang berhasil ditangkap oleh pihak berwajib.

Ancaman yang sangat luar biasa ini sama dengan efek yang ditimbulkan oleh senjata pemusnah masal, atau yang biasa dikenal dengan genosida. Narkoba dapat memutuskan rantai generasi bangsa yang unggul menjadi generasi pesakitan. Jelas ini merusak masa depan serta kedaulatan yang sudah dibangun bersama.

"Separatisme, ada juga ancaman dari negara lain atau mungkin masuknya warga negara lain atau masuknya mafia narkoba dan lain sebagainya. Karena garis batas pantai kita yang sangat panjang dan kita sangat sulit untuk bisa mengawasi jengkal demi jengkal, karena dibutuhkan tenaga SDM yang sangat besar," terang Kharis ketika ditemui sinpo.id di kantornya, Gedung DPR RI, Jakarta.

Semua permasalahan yang telah disebut di atas rupanya tak bisa dipisahkan oleh satu permasalahan dasar, yakni ekonomi. Permasalahan ini disebut sebagai induk dari segala permasalahan yang mengemuka.

Persoalan-persoalan yang timbul hampir di setiap harinya karena kesejahteraan rakyat masih tergolong rendah. Kesejahteraan belum bisa dirasakan oleh setiap warga negara. Malah, hanya di beberapa wilayah saja. Itu yang menyebabkan segala persoalan timbul dan datang terus menerus tiada henti seperti hantu yang terus membayangi.

"Saya kira problem Indonesia adalah satu, kesejahteraan yang belum terlalu tinggi. Memang kalau dibandingkan dengan Orde Baru, Orde Lama, saya kira sekarang sudah jauh lebih sejahtera. Tapi bahwa tuntutan sekarang itu lebih tinggi lagi. Yang ini saya kira sedang berproses," tegas politisi PKS itu.

Pada Pemerintahan Kerja, Kerja, Kerja, Presiden Joko Widodo menggiatkan pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah, yang salah satu tujuannya untuk dapat membuka dan menghubungkan wilayah yang masih terkendala oleh akses. Dengan dibangunnya berbagai infrastruktur diharapkan pula mampu menarik minat investor untuk membangun Indonesia.

Tapi, saking fokusnya pemerintah terhadap sektor infrastruktur, nampaknya sektor lain seperti kesejahteraan sedikit terlupakan.

Kita ambil contoh, ketika pemerintah terus membangun jalan Trans Papua, tetapi ternyata ada permasalahan yang lebih fundamental yang lepas dari jangkauan mata. Kejadian Luar Biasa campak dan gizi buruk melanda Kabupaten Asmat, Papua sejak tahun lalu. Masalah kelaparan tersembunyi ini tak hanya terjadi di Asmat. Sebelumnya hal serupa beberapa kali terjadi di berbagai wilayah Papua.

Bagaimana pemerintah bisa mewujudkan kesejahteraan, kalau masalah seperti ini saja bisa luput dari pandangan. Pemerintah jangan melulu memikirkan infrastruktur. Pikirkan juga kesejahteraan rakyat agar dapat menuju kemakmuran ekonomi.

Belum lagi bicara utang negara, polemik impor komoditi yang masih menjadi pergunjingan. "Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat, kayu dan batu jadi tanaman" nampaknya penggalan lirik lagu tersebut tinggal lah sebuah kenangan.

Pemerintah lebih memilih melakukan impor dibanding memanfaatkan hasil negeri sendiri. Padahal, dunia mengakui Indonesia kaya akan hasil alamnya.

Pemerintah beralasan membuka keran impor yang besar karena tak mencukupinya hasil produksi dalam negeri. Ini yang membuat kita bertanya-tanya. Bagaimana mungkin negeri yang menjadi surga kekayaan dan hasil alamnya ini tak dapat memenuhi kebutuhan di dalam negerinya sendiri.

Jika memang benar demikian, artinya ada yang salah! Entah salah sistem kelola atau salah pada petani, yang dengan segala keterbatasannya tak bisa membuat hasil tanamnya tumbuh baik.

"Saya kira permasalahan di Solo, karena masyarakat Solo khususnya di dapil saya permasalahannya yaitu pertanian. Permasalahan pertanian klasik. Satu kurangnya edukasi kepada petani untuk memajukan pertanian itu sendiri, yang kedua sering sekali kelangkaan pupuk," terang Kharis.

Permasalahan seperti ini tidak hanya terjadi di Solo, tetapi hampir di setiap pelosok negeri. Sudah jelas kebijakan impor bukanlah solusi utama. Tapi pemerintah harus hadir memberikan yang terbaik pada para petani dan juga lainnya untuk dapat menghidupkan kembali kesejahteraan rakyat, apapun itu bentuknya.

Peran pemerintah sangat menentukan bagi setiap langkah dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan impor malah mematikan berbagai industri dalam negeri, lapangan pekerjaan pun hilang.

Selain itu infrastruktur memang penting, tapi lebih penting lagi bisa memperhatikan rakyat secara menyeluruh dengan mengetahui kebutuhan yang memang benar-benar dibutuhkan rakyat. Lagi pula, tidak sedikit infrastruktur yang telah dibangun justru dijual ke pihak swasta. Jika aset negara dipegang oleh swasta, kedaulatan negara pun juga turut terancam.

Sekali lagi, rakyat tentu sangat berharap pemerintah dapat mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang saat ini masih jauh panggang dari api.

Sebuah pencapaian tidak selalu diartikan sebagai keberhasilan seseorang mendapat kekayaan, jabatan, atau ketenaran. Pencapaian bisa berupa kesetiaan untuk terus melangkah, melangkah bersama rakyat seperti yang telah dijanjikan, menikmati kepercayaan yang telah diberikan oleh rakyat, atau merayakan sebuah kemajuan yang didapatkan hari ini, saat ini.

Tapi sayang, itu semua masih jauh untuk terjadi. Hanya kesemuan yang membelenggu pemikiran usang yang perlahan akan hilang.