Denny JA : Mayoritas Masyarakat Tak Ingin Presiden Petugas Partai

SinPo.id -  Pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny Januar Ali menyatakan mayoritas publik tidak setuju dengan prinsip presiden sebagai petugas partai politik (parpol). Hal itu mengacu survei yang dilakukan LSI bulan Agustus 2023 lalu.

"Mayoritas publik tidak setuju dengan prinsip Presiden sebagai petugas partai," kata Denny JA dalam keterangan tertulis, Jakarta, Kamis, 7 September 2023.

Hasil survey LSI menunjukkan hanya 16,8 persen responden yang menyatakan setuju dengan prinsip presiden sebagai petugas partai. “Tapi mayoritas sebesar 71,6 persen menyatakan 'Kami tidak setuju dengan prinsip presiden sebagai petugas partai'," kata Denny menambahkan.

Menurut Denny, hal itu terjadi karena mayoritas publik menginginkan presiden yang akan bekerja untuk kepentingan, kesejahteraan, dan keadilan publik, bukan untuk kepentingan partai.

"Katakanlah kata ‘petugas’ ingin disebut di sini, maka presiden itu lebih tepat dikatakan ‘presiden petugas rakyat’ atau ‘presiden petugas konstitusi'," kata Denny menjelaskan.

Selain itu, ia mengatakan tidak ada satu pasal pun dalam konstitusi Indonesia yang menyatakan presiden bertanggung jawab kepada partai. Meski diakui presiden diusulkan oleh partai, tapi semua kebijakannya, semua pandangannya tak harus disetujui dulu oleh partainya.

Batas kerja seorang presiden hanyalah konstitusi dan undang-undang yang berlaku, bukan kehendak partainya. Sedangkan istilah presiden petugas partai menyalahi prinsip demokrasi.

“Sebab, presiden sejatinya bekerja untuk kepentingan publik bukan kepentingan partai dan elitenya,” ujar Denny menjelaskan.

Denny menyebut dalam banyak sejarah, presiden berjuang untuk bangsa dan negara walaupun terkadang harus melawan kebijakan partainya sendiri. Salah satunya ia contohkan John F Kennedy pernah menyatakan 'Ketika menjadi presiden, kesetiaanku kepada negara dimulai, dan kesetiaanku kepada partai berhenti'.

Denny menekankan masyarakat perlu mengetahui prinsip yang benar dan salah menjelang Pilpres 2024. Terpenting, prinsip yang harus dipopulerkan dan yang jangan digunakan.

"Menyatakan presiden petugas partai itu tak hanya menyalahi prinsip demokrasi, tapi juga tak tertulis dalam konstitusi kita," katanya.