Soal KPK Periksa Cak Imin, Masinton Tak Setuju Penegakan Hukum Dijadikan Mainan Politik
SinPo.id - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu menyatakan tidak setuju bila proses penegakan hukum dijadikan seperti mainan politik.
Pernyataan itu disampaikan Masinton merespons langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dalam kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi Tenega Kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).
Meski bukan sosok yang berasal dari partai politik (parpol) pengusung duet bakal calon presiden-wakil presiden (capres-cawapres) Anies Baswedan-Cak Imin, Masinton menyatakan menentang proses penegakan hukum dijadikan mainan politik.
"Saya bukan di barisan pendukung pencalonan Anies-Cak Imin. Tapi, saya tidak setuju kalau penegakan hukum kita dijadikan seperti mainan politik. Apapun hari ini," kata Masinton dalam keterangannya kepada wartawan pada Senin, 4 September 2023.
Ia menyatakan, nuansa politik dalam panggilan pemeriksaan Cak Imin sangat tinggi. Pasalnya, dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi TKI di Kemenaker merupakan kasus yang sudah lama terjadi.
Masinton pun mempertanyakan kinerja KPK mengusut perkara tersebut selama ini.
"Pun saya berpandangan demikian. Terlepas dari apapun itu alasan yang dibangun KPK, tapi nuansa politiknya ini menjadi sangat tinggi," ucapnya.
"Ini kasus 2012, kenapa kok baru sekarang ketika Cak Imin mendeklarasikan diri sebagai cawapres kemudian dipanggil KPK, apalagi kalau dijadikan tersangka," imbuh Masinton.
Ia mengingatkan, penegakan hukum bertujuan untuk keadilan dan penegakan hukum memiliki asas kepastian hukum. Kalau penegakan hukum dijadikan seperti mainan politik, menurutnya, maka akan melahirkan ketidakpastian hukum.
"Kasus 2012, kok baru sekarang, nah selama ini ngapain?' ucapnya.
Ia pun menyatakan, tindakan membuat penegakan hukum menjadi mainan politik merupakan hal yang tak boleh ditoleransi karena menentang prinsip demokrasi.
"Penegakan hukum ya penegakan hukum, itulah namanya supremasi hukum. Ditegakan. Mau langit hendak runtuh, ditegakan hukum itu," katanya.
"Tapi kalau ada campur aduk politik di dalam penegakan hukum tadi, itu harus ditentang sama-sama," tambahnya.
KPK menjadwalkan pemeriksaan Cak Imin dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi TKI di Kemenaker. Berdasarkan informasi dihimpun, pemeriksaan terhadap Cak Imin dilakukan pada Selasa, 5 September 2023 besok.
Plt juru bicara KPK Ali Fikri menyebut bahwa siapa pun yang dinilai perlu dimintai keterangan pasti akan diperiksa KPK.
"Besok ditunggu aja. Sekali lagi harapan kami hadir sesuai dengan surat panggilan yang sudah diberikan atau dikirimkan," kata Ali kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK pada Senin, 4 September 2023.
