Sukamta: Kami Minta Pemerintah Lebih Memperhatikan Ancaman Stunting pada Anak-Anak Indonesia
Jakarta, sinpo.id - Berdasarkan laporan WHO, tercatat 7,8 Juta dari 23 Juta balita di Indonesia adalah penderita stunting atau sebesar 35,6 persen. Sedangkan dengan Data Kementerian Kesehatan sebanyak 27,5 persen balita di Indonesia menderita stunting.
Sukamta yang merupakan Anggota Banggar DPR RI, turut menanggapi hal tersebut. Menurutnya, Pemerintah perlu membuat kerangka sistemik untuk mengatasi persoalan stunting, bukan hanya dengan bantuan beras dan makanan tambahan, tetapi juga terkait dengan kemudahan akses terhadap fasilitas dan tenaga kesehatan.
“Ini menunjukkan bahwa Pemerintah kurang perhatian. Saya mendorong agar Pemerintah memberi perhatian yang lebih. Sebagai upaya strategisnya, Pemerintah perlu membuat kerangka sistemik untuk mengatasi persoalan stunting, bukan hanya dengan bantuan beras dan makanan tambahan, tetapi juga terkait dengan kemudahan akses terhadap fasilitas dan tenaga kesehatan,” ujar Politisi PKS ini kepada sinpo.id melalui keterangan tertulisnya, Kamis (8/2/2018).
Sekretaris Fraksi PKS ini menjelaskan, bahwa stunting berdampak pada tingkat kecerdasan, kerentanan terhadap penyakit, dan menurunkan produktivitas. Menurut penelitian, sebanyak 25 persen bayi yang mengalami gizi buruk akan memiliki IQ 51-70 pada usia 40 tahun nanti.
Pada tahun 2040, lanjut Sukamta, jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 300 Juta jiwa. Kita akan mengalami Bonus Demografi karena penduduk pada usia produkif ada sekitar 60 persen. Jumlah penderita stunting yang besar bisa berubah menjadi ‘Bom Demografis’ berupa bencana sosial dan budaya yang amat serius.
Pemerintah Pusat dan Daerah perlu segera melalukan pemetaan dan membuat data base by name balita dan keluarga yang memiliki masalah stunting, karena ada perbedaan data antarlembaga baik Pemerintah maupun asing terkait kondisi stunting.
“Kemenkes mendata ada 14 dari 34 Provinsi dengan proporsi gizi buruk lebih tinggi dari rata-rata seluruh Indonesia. Ini menunjukkan ada persoalan sistemik terkait ketersediaan pangan dan kesehatan. Paradoks dengan gembar-gembor swasembada pangan yang dicanangkan oleh Pemerintah,” tutupnya.
