Wapres Maruf Amin: TVRI Punya Peran Strategis di Tahun Politik
SinPo.id - Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin meminta TVRI menjalankan peran dalam menyuarakan kebijakan-kebijakan pemerintah di tengah hiruk pikuk Pemilu 2024. Menurut dia, TVRI harus menjadi yang paling memahami kebijakan-kebijakan pemerintah, untuk juga menyampaikan kebijakan pemerintah kepada publik.
“Menjelang pemilu ini ya, TV-TV itu kan membawa suaranya sendiri-sendiri, ada yang ke kiri, ada yang merah, ada yang biru, aneka warna. TVRI harus punya peran strategis betul. Walaupun sekarang sebenarnya kalau dari hasil survei, penilaian kepada pemerintah cukup bagus ya. Saya kira tentu itu ada andil dari TVRI untuk menyampaikan kinerja pemerintah,” ujarnya.
Pernyataan itu disampaikan saat menerima jajaran Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Dewas LPP TVRI) periode 2023-2028, di Kediaman Resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta Pusat, Selasa 29 Agustus 2023
Untuk itu, Wapres mengapresiasi program safari kebinekaan dalam mengedukasi masyarakat agar pemilu tidak mengarah ke permusuhan atau perpecahan. Menurutnya, pasti muncul perbedaan dalam sebuah pemilu. Sebab, esensi pemilu adalah disuruh memilih, sedangkan memilih itu sendiri antara dua hal yang berbeda.
“Kalau tidak boleh ada perbedaan pilihan, itu bukan pemilihan umum namanya. Tapi bagaimana perbedaan itu tidak merusak keutuhan bangsa,” pesannya.
Lebih jauh, Wapres menekankan, TVRI perlu sesegera mungkin menyiapkan narasi/konten seputar pemilu damai, mengingat kondisi sekarang dinilai sudah memanas dan tersisa sekitar dua bulan jelang pendaftaran calon presiden dan calon wapres pada Oktober mendatang. Ia berharap, ketegangan dapat diredam pada tataran atas elite politik dan tidak merembet ke lapisan masyarakat di tingkat bawah.
“Saya khawatir sekali kalau ketegangan ini sampai ke bawah. Kalau di atas saja, kan masih mending, tapi ketegangannya kalau di bawah itu justru berbahaya. Jadi, saya betul-betul mengharapkan peran TVRI lebih masif,” tuturnya.
Adapun program-program kerja lain atau kendala yang dihadapi, seperti dalam transformasi digital, permasalahan sumber daya manusia, keinginan TVRI sebagai media partner utama pemerintah, dan sebagainya, Wapres meminta Dewas TVRI menyampaikan proposal secara menyeluruh dan detail untuk kemudian dilaporkan kepada Presiden dan pihak-pihak terkait.
“Mungkin bisa menyampaikan kepada pemerintah semacam proposal, masalah-masalah, target-target yang ingin dicapai, apa yang diperlukan. Nanti saya akan coba menyampaikan itu,” imbaunya.
Dalam pertemuan yang dipimpin oleh Agus Sudibyo ini, Dewas LPP TVRI melaporkan program-program strategis dari kepengurusannya yang baru dilantik pada pertengahan Juni 2023, termasuk kendala-kendala yang dihadapi. Sebagai tugas pertama, perlu segera dipilih dewan direksi yang diharapkan dapat bekerja secara profesional dan solid bersama tim Dewas.
“Jadi, tugas pertama Dewas TVRI adalah memilih dewan direksi untuk lima tahun ke depan, sudah kami mulai tanggal 15 Agustus dan insyaallah kami menargetkan akhir Oktober nanti sudah terpilih satu direktur utama dan lima direksi TVRI 2023-2028,” ucapnya.
Program strategis berikutnya, papar Agus, TVRI mengadakan safari kebinekaan dengan mengundang tokoh masyarakat, akademisi, dan lain-lain untuk berdialog dan berdiskusi tentang pentingnya menjaga kerukunan, persatuan, semangat kebinekaan, dan semangat multikulturalisme menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
“Pilihan politik mungkin bisa berbeda, tetapi semangat kebinekaan, kerukunan antaretnis, antaragama bisa dijaga. Jadi, safari kebinekaan ini akan kami mulai 31 Agustus besok, Pak Kiai, dimulai di Jakarta dan kemudian akan digeser ke provinsi-provinsi lain yang diselenggarakan oleh stasiun TV daerah,” sambung Agus.
Dalam kesempatan yang sama, ia juga menyampaikan harapan lembaga penyiaran seperti TVRI ini, diberikan kepercayaan oleh negara sebagai media partner utama dalam penyelenggaraan acara-acara nasional ataupun internasional, seperti pada gelaran konferensi tingkat tinggi ASEAN mendatang.
“Negara hadir mendukung lembaga penyiaran publik itu bukan semata-mata mengalokasikan APBN kepada TVRI, tetapi juga memberikan kepercayaan pada TVRI untuk menangani event-event internasional yang membutuhkan media untuk mendistribusikan konten, mendistribusikan kebijakan, dan seterusnya,” pinta Agus.
Selanjutnya, Anggota Dewas LPP TVRI Agnes Irwanti melaporkan program lainnya berupa Digitalizing of Broadcasting System (DBS) yang dijalankan melalui kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Program transformasi digital ini dimaksudkan sebagai peremajaan perangkat siaran, transmisi, dan studio di lingkup TVRI, mengingat pemerintah pada 2022 sudah menetapkan kebijakan analog switch off.
“Dalam program ini, akan diganti 199 titik pemancar, kemudian juga studio di Jakarta dan 30 di daerah supaya comply, supaya sesuai dengan teknologi penyiaran televisi digital yang ada,” urainya.
Sementara, Anggota Dewas LPP TVRI Sifak menyampaikan, kebijakan pemekaran daerah di Tanah Papua perlu dibarengi dengan pengembangan stasiun TVRI di keempat provinsi baru tersebut, sebagai upaya penyediaan konten-konten lokal dan keindonesiaan. Namun, program ini terkendala dengan pengadaan tanah di Papua mengingat tanah adat memiliki posisi yang kuat, sehingga diperlukan dukungan Wapres selaku penanggung jawab otonomi khusus Papua.
“Sebagaimana kita ketahui, di sana [Tanah Papua] itu minim sekali konten-konten lokal. Sehingga, ketika kemudian kondisinya di sana memang katakanlah dari sisi pembinaan kebangsaan dirasa kurang, karena memang konten-konten keindonesiaan kurang, Pak,” sebutnya.
Hadir pula dalam audiensi ini, Anggota Dewas LPP TVRI Danang Sangga Buwana, dan Hardly Stefano Fenelon Pariela, serta Direktur Program dan Berita LPP TVRI Irianto.
Sementara, Wapres didampingi oleh Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan Velix Vernando Wanggai, Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi Mohamad Nasir, dan Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi.
