Heru Budi Minta Perusahaan Swasta di Jakarta Ikut Terapkan WFH
SinPo.id - Jakarta masih tetap macet meski Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI sudah membuat kebijakan bekerja di rumah atau Work From Home (WFH) bagi 50 persen Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemprov DKI Jakarta.
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meminta publik tidak menyalahkan pemerintah DKI soal kemacetan yang masih terjadi di Ibu Kota.
"Jangan salahin Pemda, maksudnya (tanggung jawab) bersama-sama. Pemda kan hanya 25 ribu (pegawai). Pergerakan manusia di Jakarta itu 25 juta loh, sehingga harapan saya semua bisa ikut serta terapkan WFH, tetapi tidak mengurangi pertumbuhan ekonomi," kata Heru dalam keteranganya, Rabu 23 Agustus 2023.
Mantan Walikota Jakarta Utara itu juga mengimbau kepada pihak swasta agar turut menerapkan kebijakan WFH untuk mengurangi polusi udara dan kemacetan di Jakarta.
"Saya imbau swasta mengatur dirinya sendiri supaya ekonomi tetap tumbuh juga mengurangi polusi, mengurangi kemacetan," ujarnya.
Selain itu, Heru juga menyoroti rendahnya persentase ASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang menerapkan WFH. Heru menyebut bakal mengevaluasinya pekan depan.
"Nanti kita evaluasi, nggak papa. Baru empat hari suruh evaluasi. Nanti seminggu, Senin saya evaluasi," tandasnya.
Sebelumnya, dalam rangka upaya mengurangi buruknya kualitas udara Jakarta dan mengurangi kemacetan, Pemprov DKI mulai Senin, 21 Agustus 2023 telah menerapkan sistem bekerja di rumah atau WFH bagi 50 persen ASN di lingkup Pemprov DKI Jakarta.
Selain itu, aturan ini diberlakukan guna menyambut Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Jakarta pada 5-7 September 2023. Kemacetan akibat mobilitas kendaraan diharapkan berkurang dengan kebijakan 50 persen WFH ini.
