Jokowi Respons Kritik Food Estate: Bangun Lumbung Pangan Tak Semudah yang Dibayangkan
SinPo.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa membangun lumbung pangan tidak semudah seperti yang dibayangkan. Pernyataan itu disampaikan Jokowi merespons kritik terhadap program food estate atau lumbung pangan yang disebut merupakan bentuk kejahatan lingkungan.
"Tanaman pertama biasanya gagal. Tanam kedua masih paling-paling bisa berhasil 25 persen. Ketiga baru biasanya keenam ketujuh itu biasanya baru pada kondisi normal," kata Jokowi, Jumat 18 Agustus 2023.
"Jadi tidak semudah yang kita bayangkan. Kita bangun di Humbang Hasundutan (Sumatera Utara), tiga kali itu baru bisa. Agak lebih baik. Belum baik. Agak lebih baik," sambungnya.
Menurutnya, food estate atau lumbung pangan sengaja dibangun dengan tujuan mengantisipasi krisis pangan. Karena hampir seluruh negara di dunia saat ini mengalami krisis pangan, seperti kurangnya pasokan gandum, gula, beras dan sebagainya. Hingga menyebabkan kenaikan harga pangan yang membuat sulit masyarakat.
"Jadi yang namanya lumbung pangan, food estate itu harus untuk cadangan, baik cadangan strategis, maupun nanti kalau memang melimpah betul, gapapa untuk ekspor. Karena negara lain juga membutuhkan," paparnya.
Oleh karena itu, kata Jokowi, proyek food estate sangat penting dibangun untuk kepentingan seluruh masyarakat Indonesia. Namun pembangunannya tidak mudah, sehingga kondisi food estate di beberapa daerah juga belum normal. Seperti di Pulang Pisang, Kalimantan Tengah dan di Gunung Mas.
"Di lapangan itu tidak semudah yang kita bayangkan. Jadi semuanya akan diperbaiki, dan semuanya harus dievaluasi, dikoreksi, harus diulang. Kalau kita nggak berani, baru gagal pertama sudah mundur, sampai kapan pun lupakan," tegasnya.
Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut, gagalnya proyek food estate yang menjadi tanggung jawab Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, merupakan bagian dari kejahatan lingkungan. Pasalnya, program tersebur didahului dengan penggundulan hutan.
Hal itu disampaikan Hasto ketika dimintai tanggapannya ihwal temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bahwa ada dana hasil kejahatan lingkungan sebesar Rp 1 triliun mengalir ke partai politik untuk membiayai kegiatan pemenangan Pemilu 2024.
"Dalam praktik pada kebijakan itu (food estate) ternyata disalahgunakan, dan kemudian hutan-hutan justru ditebang habis, dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan," ujar Hasto.
