Kualitas Udara di Jabodetabek Menurun, DPR Dukung Penerapan Kembali WFH

Laporan: Galuh Ratnatika
Selasa, 15 Agustus 2023 | 17:37 WIB
Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan (SinPo TV)
Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan (SinPo TV)

SinPo.id - Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, mendukung usulan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk menerapkan kembali kebijakan Work From Home (WFH), mengingat kualitas udara di wilayah Jabodetabek menurun.

"Saya mendukung kebijakan WFH sebagai dasar penguatan mengembalikan udara di Jakarta dan sekitarnya menjadi lebih baik. Sebab, kualitas udara yang buruh berdampak bagi kesehatan," kata Daniel, melalui keterangan terrulisnya, Selasa 15 Agustus 2023.

Pasalnya, berdasarkan data dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta, sekitar 100 ribu warga ibu kota terserang infeksi saluran pernapasan akut atau (ISPA) setiap bulannya akibat polusi udara. Bahkan dalam rentan waktu Januari hingga Juni 2023, terdapat 638.291 kasus ISPA di Jakarta.

Oleh karena itu, Pemerintah perlu mempertimbangkan cara agar menekan dampak dari polusi udara dengan berbagai cara karena kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan oleh negara.

“Dengan WFH, pengurangan polusi udara dari kendaraan masyarakat yang digunakan untuk bekerja bisa berkurang. Toh saat pandemi WFH juga tidak terlalu berdampak pada perekonomian. Jadi perlu kita kaji dan pertimbangkan bersama,” ungkapnya.

Selain itu, Daniel juga menyoroti pabrik-pabrik yang diduga melakukan pencemaran udara di sekitar Jakarta, dan di Tangerang Selatan yang dilaporkan menjadi kota paling berpolusi di Indonesia berdasarkan catatan Nafas Indonesia.

Sehingga, ia mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk melakukan evaluasi berkala terhadap pabrik untuk tetap mengacu pada Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang dimiliki.

"Industri sekitar Jabodetabek harus diperiksa benar, masalah Amdal dan penanganan polusinya agar sesuai aturan yang ada. Jika terbukti melanggar, Pemda harus berani ambil tindakan mencabut izin usahanya," tegasnya.

Dengan begitu pengawasan terhadap pabrik-pabrik yang menggunakan bahan bakar batu bara dalam menjalankan operasionalnya harus menjadi prioritas. Sebab, kata Daniel, batu bara melepaskan sulfur dalam bentuk gas belerang dioksidan (SO2) yang menghasilkan partikel karbon hitam dan berbahaya bagi kesehatan.

BERITALAINNYA
BERITATERKINI