Aksi Serentak Mogok Makan PRT digelar di Enam Kota
SinPo.id - Para Pekerja Rumah Tangga (PRT) telah memulai aksi mogok makan sejak pada Senin, 14 Agustus 2023 hari ini. Salah aksi digelar di depan Gedung DPR RI, Jakarta dengan tujuan agar rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga (RUU PPRT) disahkan menjadi undang-undang.
“Aksi para PRT ini diadakan di enam kota di Indonesia, yaitu di Jakarta, Medan, Tangerang, Semarang, Yogyakarta, Makassar,” tulis pernyataan Aliansi Mogok Makan Untuk UU PRT, Senin 14 Agustus 2023, pagi tadi
Dalam pernytaannya koalisi itu menyebut aksi tak hanya para PRT, namun diikuti para tokoh masyarakat dan jaringan Masyarakat sipil akan tergabung dalam koalisi.
Koordinator JALA PRT, Lita Anggraini, menyatakan aksi digelar dengan menyajikan piring-piring kosong yang berisi sikat kamar mandi, batu-bata, rantai, dot bayi, spon pencuci piring, yang menandakan situasi kerja buruk yang dialami PRT
“Aksi piring kosong ini menandakan PRT yang menahan lapar karena jam kerja yang panjang dan tidak bisa berkata tidak, karena harus terus bekerja,” ujar Lita.
Menurut dia, simbol yang dibawa itu sebagai makna kondisi saat ini rata-rata PRT takut mengatakan lapar atau capek, dan terus bekerja. Selain itu piring juga menunjukkan rantai yang mengartikan kekerasan dan perbudakan modern yang terjadi pada PRT.
“Kondisi ini juga menandakan situasi kelaparan dan kelelahan yang ada di tembok-tembok rumah dan tak adanya pengakuan terhadap kerja-kerja PRT yang rentan perbudakan,” ujar Lita menjelaskan
Saat ini telah 19 tahun RUU PPRT diperjuangkan namun tidak juga menjadi Undang-undang. Walaupun sudah menjadi RUU inisiatif oleh DPR RI, namun RUU itu justru seakan disandera politik di DPR.
Hal itu itu ironi di Tengah pembangunan yang banyak didengungkan seperti no one left behind. “Ini menunjukkan pengabaian terhadap nasib PRT,” katanya.
Salah satu perwakilan PRT, Yuni Sri, menyatakan aksi mogok makan yang digelar di enam kota dilakukan dengan para PRT yang bergantian jadi peserta aksi. “Karena PRT harus bekerja, jadi berganti-gantian melakukan aksinya di 6 kota ini,”ujar Yuni.
Menurut Yuni, situasi PRT dan perburuhan hari ini sedang tidak baik-baik saja, pasca beberapa kali praktik buruk dalam proses legislasi yang dilakukan oleh pemerintah. “Di antaranya tidak mendengar gelombang kritik dan penolakan dengan tetap memaksakan pemberlakuan Omnibus Law Cipta Kerja,” ujar Yuni menegaskan.
Hal serupa dirasakan oleh para pekerja rumah tangga yang menunggu sekitar 19 tahun untuk RUU PPRT menjadi RUU Inisiatif DPR yang disusun sejak pada 2001 dan diajukan ke DPR tahun 2004.
