Anggota DPR Desak Aparat Penegak Hukum Bongkar Kasus Pertambangan Nikel Ilegal
SinPo.id - Aparat penegak hukum diminta untuk segera membongkar kasus pertambangan nikel ilegal yang menyebabkan kerugian negara hingga triliunan rupiah, secara komprehensif dan menyeluruh. Pasalnya, kasus tersebut diduga melibatkan dua orang pejabat Kementerian ESDM setingkat Eselon I.
"Kasus RKAB pertambangan bodong, dimana RKAB diberikan pada wilayah tambang yang tidak memiliki deposit cadangan mineral, sehingga terjadi penambangan ilegal, hanyalah puncak dari gunung es," kata anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, Kamis 10 Agustus 2023.
Ia menjelaskan bahwa ada kemungkinan sebagian besar kasus-kasus penyimpangan di dunia pertambangan masih belum terjamah, bahkan bisa juga terjadi di blok-blok tambang lainnya. Sehingga patut diduga kasus tersebut bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM).
Oleh karena itu, Mulyanto mendesak Menteri ESDM menyikapi hal tersebut dengan sungguh-sungguh dan segera mengambil langkah-langkah tegas yang diperlukan. Sementara dalam waktu dekat, Komisi VII DPR RI juga akan memanggil Menteri ESDM untuk meminta penjelasan terkait kasus pertambangan ilegal.
"Menteri ESDM mesti bekerjasama penuh dengan pihak aparat penegak hukum, terkait informasi, dokumen dan akses data lainnya, agar kasus dengan modus seperti ini dan modus lainnya dapat terbongkar sampai ke akar-akarnya," ungkapnya.
"Ini bukan kasus kecil. Pasalnya dua orang anak buah langsung Menteri, yakni Kepala Badan Geologi dan mantan Dirjen Pertambangan Minerba sudah ditahan aparat. Padahal kasus manipulasi tunjangan kinerja birokrasi di Ditjen Pertambangan Minerba masih sedang ditangani aparat penegak hukum," kata Mulyanto.
