Buka Lapangan Kerja, Legislator Dukung Menteri Bahlil Setop Ekspor Pasir Kuarsa
SinPo.id - Anggota Komisi VII DPR RI Abdul Wachid mendukung langkah Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang membuka opsi pelarangan ekspor pasir kuarsa. Keputusan ini dinilai baik asalkan pemerintah sudah mempersiapkan perencanaan yang matang.
"Kalau saya sih setuju saja jika itu memang sudah siap. Kalau melarang-larang tapi ekonomi tidak jalan, kalau dilarang boleh saja sih sebenernya gak ada masalah ya asal sudah benar diberlakukan semua," kata Wachid kepada wartawan, Jakarta, Selasa, 25 Juli 2023.
Dia mencontohkan salah satu kebijakan yang tak sesuai dengan pelaksanaannya. Salah satunya, pelarangan ekspor nikel di mana praktik ilegal atas sektor ini masih marak terjadi.
"Jadi jangan kayak nikel dilarang tapi ternyata ekspor secara ilegal jalan juga, tuh ekspornya kemarin kan ada tuh beritanya bahwa dari Tiongkok mereka dapat bijih nikel sekian-sekian, ternyata dari mana, Indonesia kan tidak ada ekspor. Jadi jangan seperti itu, kita dukung lah kalau itu," kata dia.
Menurut dia, larangan ekspor pasir kuarsa oleh pemerintah merupakan bentuk kedaulatan bangsa atas kekayaan sumber daya alam (SDM). Termasuk, dapat memberikan nilai tambah.
Namun, politikus PKB ini berharap pemerintah lewat Kementerian Investasi konsisten pada keputusan tersebut. "Itu kan menyangkut kedaulatan kita dan itu juga menyangkut soal add value nilai tambah dari produk kita, saya setuju sih tapi konsisten," ucap dia.
Indonesia yang merupakan negara dengan penghasil pasir kuarsa terbesar di dunia sangat berpotensi mendatangkan keuntungan tanpa harus diekspor. Salah satu caranya dengan mendatangkan para investor dan pasir kuarsa dikelola sendiri di dalam negeri.
Kendati begitu, Wachid menyarankan agar pemerintah bisa terlebih dulu mendapatkan investor sebelum melakukan hilirisasi terhadap pasir kuarsa.
"Bagus dong (mencari investor), maksud saya itu ketemu dulu investornya, sudah ada kepastian berapa investor yang mau membangun pabrik pengolahan pasir kuarsa, setelah itu ketemu baru deh dilarang ekspornya supaya tidak sia-sia kan, supaya nanti kalau dilarang-larang ekonomi mandek gimana," kata dia.
Wachid menilai dengan opsi larangan ekspor dan mendatangkan investor ke Indonesia maka akan ada lapangan kerja baru bagi anak bangsa. Selain itu, pemerintah harus mengutamakan pekerja lokal agar masyarakat tidak menganggap pemerintah sering mengutamakan tenaga kerja asing.
"Saya menyarankan bahwa ada porsi tenaga kerja, setidak-tidaknya lokal itu itu 60 persen supaya apa, sumber daya alam itu tidak dianggap memberi bencana untuk orang lokal karena sumber daya alam itu kan digali, dieksploitasi tentu akan menimbulkan dampak dan yang paling banyak terkena dampaknya tentu orang yang dekat dengan wilayah tambang, yakni masyarakat yang di sekitar tambang," ucap dia.
"Kabupaten yang mengelola tambang, provinsi di wilayah tambang itu harus diutamakan dulu di sana, karena mereka yang terdampak paling nyata. Makanya porsinya harus 60 persen begitu," timpal dia.
Wachid pun mengingatkan pemerintah jika ekonomi Indonesia bahkan dunia belum sepenuhnya stabil pasca dihantam Pandemi Covid-19 dan krisis global. Untuk itu, perlu ada langkah jitu sebelum memutuskan menghentikan ekspor pasir kuarsa.
Salah satu langkah itu, kata Wachid, memastikan investor berkomitmen untuk berinvestasi di pasir kuarsa tersebut. Kepastian ini penting agar perputaran ekonomi terus terjadi.
"Ekonomi kita, ekonomi dunia itu kan masih belum stabil akibat dari pandemi dan krisis global. Nah kalau kita menyetop semua nanti nilai ekspor kita berdampak yang lain, kalau sudah ada calon-calon investornya untuk berinvestasi di situ itu lebih bagus sebenarnya, sehingga sektor-sektor ini juga banyak menyumbang terhadap pergerakan ekonomi kita," tegas dia.
Sebelumnya, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengungkapkan pemerintah membuka opsi pelarangan ekspor pasir kuarsa. Dia ingin Indonesia mengelola sendiri pasir kuarsa.
"Kita ingin pasir kuarsa ini juga dikelola dan tidak menutup kemungkinan ke depan kita juga mempertimbangkan untuk kita larang ekspor juga," kata Bahlil beberap waktu lalu
Bahlil optimistis Indonesia bakal menjadi negara penyumbang panel surya terbesar di dunia. Sebab, bahan pembuatan panel surya menggunakan pasir kuarsa dan silika.
Bahlil mengatakan pengelolaan pasir kuarsa dan silika bakal dilakukan dengan membangun ekosistem pabrik kaca dan juga solar panel. Dia mengaku tak peduli jika kebijakan ini akan diprotes negara lain.
