Realisasi Pendapatan Daerah DKI 2022 Capai Rp67, 29 Triliun
SinPo.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dalam rapat paripurna.
Dalam pemaparannya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengungkapkan, rancangan pendapat daerah (Raperda) tahun anggaran 2022 telah terealisasi sebanyak 86,5 persen.
"Rancangan pendapatan daerah 2022, di targetkan sebesar Rp 77,79 triliun, dan terealisasi 67,29 triliun atau 86,50 persen," kata Heru Budi dalam keterangannya, Jumat 21 Juli 2023.
Heru menjelaskan, pos pendapatan asli daerah (PAD) terealisasi Rp45,6 triliun atau 81,94 persen dari target Rp55,66 triliun, pos pendapatan transfer terealisasi Rp18,86 triliun atau 109,49 persen dari target Rp17,22 triliun, dan pos Lain-lain Pendapatan yang Sah terealisasi Rp2,82 triliun atau 57,49 persen dari target Rp4,90 triliun.
Sementara itu, belanja daerah tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp76,48 triliun dan terealisasi sebesar Rp64,38 triliun atau 84,17 persen.
"Belanja Daerah tahun anggaran 2022 ini digunakan untuk pelaksanaan program prioritas, sesuai dengan lima misi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta 2017-2022," paparnya.
Lebih lanjut, Heru mengungkapkan realisasi pembiayaan daerah yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan pada pos penerimaan pembiayaan terealisasi Rp10,70 triliun, yang di antaranya berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2021.
Kemundian untuk pos pengeluaran pembiayaan terealisasi sebesar Rp4,52 triliun, yang di antaranya digunakan untuk penyertaan modal kepada Perumda Air Minum (PAM) Jaya, Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Perumda PAL Jaya, dan PT MRT Jakarta.
Adapun berdasarkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun anggaran 2022, SiLPA tahun 2022 mencapai Rp8,60 triliun.
"Kami terus berupaya meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan demi terwujud pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel," tandasnya.
