DPR RI Minta Pemerintah Atasi Kesenjangan Wajib Belajar di Tanah Air
Jakarta, sinpo.id - Pimpinan Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra (SAH) meminta pemerintah mengatasi kesenjangan wajib belajar di tanah air.
Pernyataan ini SAH sampaikan ketika hadir dalam seminar kondisi pendidikan tanah air pada daerah terdepan, terpencil dan tertinggal di Hotel Arya Duta Jakarta beberapa hari yang lalu.
Hadir sebagai pembicara Anggota Fraksi Gerindra DPR RI ini terlihat menyoroti ketimpangan angka wajib belajar di tanah air.
"Angka Partisipasi Murni (APM) kita memperlihatkan ada kesenjangan pelaksanaan wajib belajar di daerah terdepan, terpencil dan tertinggal di tanah air,” ungkapnya kepada sinpo.id
Sebagai contoh di sebagian besar kabupaten di Papua APM nya masih sangat rendah karena akses yang susah dan ekonomi yang sulit, sedangkan di daerah kepulauan terluar kita juga masalahnya sama, sedikit sekali anak - anak yang sekolah, lagi - lagi masalahnya ekonomi yang susah.
Kondisi ini menurutnya sangat bertolak belakang dengan daerah - daerah perkotaan khususnya pulau Jawa, dimana angka wajib belajar sudah sangat baik, karena ekonomi masyarakatnya maju, jelasnya.
Sehingga kesenjangan ini menurutnya harus segera diatasi oleh pemerintah bukan hanya dengan jalan membuka sekolah dan prasarananya, tetapi dengan cara bantuan tunai pendidikan.
"Orang tidak sekolah bukan karena tak mau sekolah, tapi karena tidak adanya sumber ekonomi yang bisa membuat mereka sekolah, jika untuk pangan saja kurang, ya agak sulit untuk memikirkan pendidikan. "
Berkaca dari kasus ini secara parsial, SAH mengaku DPR khususnya komisi pendidikan telah memberi anggaran beasiswa massal untuk pelajar di tanah air, seperti dana 7 triliun untuk Program Indonesia Pintar (PIP) yang di peruntukan bagi pelajar agar tidak putus sekolah.
Sedangkan secara simultan peningkatan wajib belajar ini mesti dibarengi dengan program ekonomi dan pemberdayaan masyarakat, termasuk infrastruktur pedesaan yang merangsang keberdayaan masyarakat.
"Jika ekonomi rakyat terbangun, insha Allah akan ada alokasi dana dari tiap keluarga untuk pendidikan anak - anak mereka, jadi masalah wajib belajar ini solusinya saling terkait dan berhubungan satu bidang dengan bidang lainnya."
