Mahfud MD Sebut Usulan Tunda Pilkada 2024 Tidak Relevan
SinPo.id - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai opsi penundaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 yang digaungkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI tidak relevan.
"Tidak relevan. Kalau ada kesulitan lalu pilkada atau pemilu mau ditunda ya tidak akan pernah ada pemilu," kata Mahfud dalam keterangan tertulis, Jakarta, Sabtu, 15 Juli 2023.
Mahfud mengingatkan dibentuknya penyelenggara pemilu termasuk Bawaslu bertujuan agar tidak ada penundaan pemilu. Penyelenggara pemilu semestinya mampu melakukan upaya antisipasi sehingga pemilu tetap bisa digelar.
"Karena agenda konstitusi tidak boleh mundur," ujar dia.
Mahfud meyakini Pemilu 2024 relatif lebih damai dibandingkan Pemilu 2019. Sebab, hingga empat bulan menjelang pelaksanaan pemilu tidak ada kekerasan fisik maupun politik.
"Alhamdulillah kita tenang tidak ada kekerasan fisik, tidak ada kekerasan politik. Kalau dulu tahun 2019, tiga tahun sebelumnya sudah berkembang kekerasan-kekerasan politik, kekerasan fisik," kata dia.
Sebelumnya, Bawaslu RI mengusulkan pemerintah dan penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI membahas opsi penundaan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 pada Kamis, 14 Juli 2023.
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menyebut opsi penundaan Pilkada Serentak 2024 patut dibahas karena pelaksanaannya beririsan dengan Pemilu 2024 dan ada pula potensi terganggunya keamanan serta ketertiban.
"Kami khawatir sebenarnya Pemilihan (Pilkada) 2024 ini karena pemungutan suara pada November 2024, yang mana Oktober 2024 baru pelantikan presiden baru tentu dengan menteri dan pejabat yang mungkin berganti. Karena itu, kami mengusulkan sebaiknya membahas opsi penundaan pemilihan (pilkada) karena ini pertama kali serentak," ujar Bagja.
