Komisi IX DPR Paparkan Tiga Pendekatan Ampuh Guna Atasi Masalah di Asmat
Jakarta, sinpo.id - Gizi buruk yang melanda penduduk Asmat, masih menjadi rapor merah untuk Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
Kejadian tersebut menuai tanggapan dari Okky Asokawati selaku Anggota Komisi IX DPR RI. Menurutnya, rencana merelokasi penduduk setempat bukanlah solusi yang tepat.
“Gagasan merelokasi masyarakat Asmat karena mempertimbangkan medan yang sulit dijangkau bukanlah jalan keluar yang tepat. Ide relokasi sama saja merampas hak hidup masyarakat Asmat yang telah menyatu dengan lingkungan, alam dan komunitasnya. Selain itu, hal tersebut juga akan berdampak pada psikologi warga, alih-alih makin membaik, secara psikologis warga justru akan terbebani,” cetus Okky kepada sinpo.id melalui keterangan tertulisnya, Kamis (25/1/2018).
Ia melanjutkan, bahwa penanganan masalah ini harus menggunakan tiga pendekatan sekaligus, yakni pendekatan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
“Pertama, pendekatan jangka pendek yang saat ini telah dilakukan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan mengerahkan Sumber Daya Manusia termasuk melibatkan TNI/Polri,” lanjutnya.
“Yang kedua, pendekatan jangka menengah. Di periode ini seharusnya Pemerintah menggandeng lembaga-lembaga kemanusiaan seperti Palang Merah Indonesia (PMI), Dompet Duafa serta lembaga kemanusiaan lainnya yang memiliki relawan teruji menembus medan yang sulit,” tambahnya.
“Pendekatan yang terakhir yakni pendekatan jangka panjang, dimana peran Pemerintah Daerah harus lebih konkret dengan mendorong pemberdayaan tenaga kesehatan lokal. Penguatan kapasitas tenaga kesehatan untuk memenuhi ketersediaan tenaga kesehatan yang mumpuni,” imbuhnya.
Dirinya juga mengungkapkan, Papua seharusnya bisa lebih dinamis dalam pengelolaan Pemerintahan Daerah termasuk melakukan pemberdayaan kepada warganya.
“Papua yang menerapkan otonomi khusus (otsus) semestinya dapat lebih dinamis dalam pengelolaan Pemerintahan Daerah termasuk melakukan pemberdayaan kepada warganya. Pemerintah Pusat dapat lebih intens melakukan supervisi ke Pemerintah Daerah di Papua, khususnya di bidang kesehatan, agar masalah serupa tidak muncul di waktu mendatang,” ungkapnya sekaligus mengakhiri.
