Minimalisir Kerugian Negara, Pemerintah Diminta Evaluasi Total Hilirisasi Mineral
SinPo.id - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, meminta pemerintah untuk mengevaluasi total program hilirisasi mineral, dalam mengurangi risiko kerugian negara yang semakin besar. Karena untuk mendapatkan penerimaan negara yang proporsional, pemerintah harus bersikap profesional, bukan takut dengan IMF atau WTO.
"Sebagai negara berdaulat, kita tidak takut itu. Kita tidak bisa didikte oleh pihak asing manapun. Namun, evaluasi program hilirisasi ini penting dilakukan dalam rangka menjalankan amanah konstitusi bahwa SDA benar-benar dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," kata Mulyanto, Rabu 12 Juli 2023.
Menurutnya, dengan adanya program hilirisasi tersebut, negara hanya menguras sumber daya mineral, menyisakan kerusakan lingkungan hidup, tanpa bisa menikmati keuntungan dari investor asing.
Sehingga, pemerintah harus dapat menjelaskan dengan gamblang berapa besar keuntungan penerimaan negara dari ekspor nikel setengah jadi seperti NPI (nickel pig iron) dan Feronikel kepada masyarakat dan negara.
"Pemerintah tidak terbuka atas data-data ini. Jangan-jangan kita malah nombok. Karena berbeda antara penerimaan negara dengan devisa. Devisa ekspor dinikmati oleh eksportir atau investor. Apalagi devisa yang dihasilkan juga ditengarai tidak masuk ke Indonesia tetapi di parkir di luar negeri dalam bentuk dolar," ungkapnya.
Oleh karena itu, Mulyanto berharap model kerja sama pengolahan nikel tersebut dapat dievaluasi secara sungguh-sungguh dan transparan oleh pemerintah. Jangan sampai negara nombok karena terlalu banyak insentif yang diberikan.
