Taufiqulhadi Sebut Zulkifli Hasan Tak Paham Etika Politik, Inilah Alasannya!
Jakarta, sinpo.id - Pernyataan Zulkifli Hasan yang mengatakan, bahwa ada lima Partai yang setuju terhadap LGBT, masih banyak menuai tanggapan disana-sini.
Kali ini Taufiqulhadi selaku Politisi NasDem berikan tanggapannya. Menurutnya, Zulkifli yang akrab disapa Zulhas telah melanggar prinsip-prinsip politik yang beretika.
“Pak Zulkifli telah melanggar prinsip-prinsip politik yang beretika dengan menuduh ada lima partai yang telah setuju terhadap LGBT. Kita sayangkan, pernyataan itu dibuat dalam kedudukan beliau sebagai Ketua MPR, sebuah posisi yang dianggap dekat dengan posisi kenegarawanan,” ujar Anggota Komisi III DPR RI ini kepada sinpo.id melalui pesan singkatnya, Rabu (24/1/2018).
Ia melanjutkan, bahwa pernyataan itu dibuat secara mendadak dan tanpa melakukan konfimasi sama sekali ke Panja RUU KUHP.
“Kami sebagai anggota Panja, sangat terhenyak karena sepengetahuan kami tidak ada satu partai pun di dalam rapat Panja yang menyatakan setuju melegalisasi LGBT. Dengan demikian, kita tahu benar sikap fraksi yang ikut dalam pembahasan. Mereka semua tidak ada yang setuju kepada LGBT,” tegasnya.
Dirinya mengatakan, justru yang tidak jelas adalah Fraksi Partai Zulhas sendiri karena tidak hadir. Kalau tidak ada pembahasan, lantas kenapa Pak Zuhas membuat pernyataan yang menyakitkan partai lain, walau tidak menyebutkan nama-nama partai yang ia tuduh.
“Itulah yang menjadi dasar kritikan saya. Ia memang telah merencanakan untuk menyerang atau memojokkan partai lain di depan masyarakat yang polos. Jika ada pihak yang mempersoalkan, ia akan menjawab bahwa tidak menyebut nama,” katanya.
Taufiqulhadi juga mengungkapkan, bahwa yang paling seksi dari pernyataannya itu adalah tidak menyebut nama partai tersebut.
“Dengan tidak menyebut nama, maka arah pernyataannya ibarat senapan mesin yang dilepaskan dari dalam gelap kearah kerumunan banyak orang. Berdiri dari gelap dan memberondong sesuka hati tersebut, inilah yang tidak patut dilakukan oleh seorang pemjmpin partai, Ketua MPR dan politisi kawakan. Cara itu sama saja politisi baru belajar politik, tdak paham etika politik,” tandasnya.
