DPR: Pemerintah Harus Cari Penyelesaian Hadapi KKB

Laporan: Galuh Ratnatika
Kamis, 06 Juli 2023 | 14:27 WIB
Meutya Hafid (Sinpo.id/DPR)
Meutya Hafid (Sinpo.id/DPR)

SinPo.id -  Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid, mendesak pemerintah untuk mencari penyelesaian yang komprehensif dalam menghadapi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Sebab, aksi kejahatan kemanusiaan yang dilakukan KKB sudah tidak dapat ditolerir.

“Masalah KKB di Papua harus diselesaikan dari hulu ke hilir. Perlu pendekatan-pendekatan tepat yang komprehensif agar tuntas sampai ke akar-akarnya mengingat kekerasan yang dilakukan KKB terus berkepanjangan,” kata Meutya, Kamis 6 Juli 2023.

Menurutnya, penyelesaian masalah KKB perlu juga melibatkan masyarakat lokal di Papua, karena warga Papua memiliki pendekatan dari sisi kearifan lokal.

"Selagi memperkuat personel keamanan di Papua, Pemerintah juga perlu mencari tambahan kekuatan lain. Kekuatan dari TNI atau Polri bisa ditambah dengan bantuan warga atau komunitas lokal di Papua yang memahami struktur daerah, kondisi budaya serta adat istiadat di sana,” paparnya.

Selain itu, Meutya mengingatkan Pemerintah untuk terus meningkatkan pembangunan di daerah terpencil, untuk mengurangi ketidakpuasan sosial yang dimanfaatkan oleh KKB dalam melakukan aksi kekerasan.

"Untuk meredam upaya KKB merekrut warga, peningkatan akses pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar adalah sebuah keharusan. Dengan meningkatkan kualitas hidup rakyat, kita berharap tidak ada masyarakat yang berpaling dari Ibu Pertiwi,” ungkapnya.

Terakhir, ia meminta Pemerintah untuk membangun program rehabilitasi dan reintegrasi yang menyeluruh untuk mantan anggota KKB yang ingin meninggalkan bentuk-bentuk kekerasan. Sehingga, Pemerintah bisa fokus terhadap pemberian akses pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pemulihan psikologis kepada eks anggota KKB.

"Dengan mengikis sedikit demi sedikit anggota KKB, maka aktivitas kekerasan mereka akan berkurang. Tentunya ini berkesinambungan dengan tindakan penegakan hukum dan keamanan yang harus dilakukan secara terukur," kata Meutya menambahkan.

BERITALAINNYA
BERITATERKINI