Titiek Soeharto : Impor Beras Sangat Merugikan Petani
Jakarta, sinpo.id - Anggota Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Haryadi menyayangkan rencana impor beras yang masih akan dilakukan Pemerintah, di saat Kementerian Pertanian gencar menggalakkan program swasembada pangan dan di saat menjelang petani di Tanah Air akan segera panen raya.
Politisi Golkar tersebut menolak tegas rencana impor beras, yang menurutnya akan membuat para petani merugi. Ia pun merasa heran, lantaran data Kementan menyatakan surplus, namun Kemendag justru memutuskan hendak mengimpor beras.
“Masak tidak ada koordinasi antarkementerian ini? Presiden harus menjelaskan ini. Kementan bilang surplus, tapi Kemendag akan mengimpor beras 500 ribu ton”, ujar putri Presiden kedua RI Soeharto, itu dalam keterangannya yang diterima sinpo.id, Selasa (23/1).
Titiek Soeharto panggilan akrabnya juga menyatakan, jika sebetulnya persoalan impor beras ini bukan masalah yang sulit, kecuali jika ada kepentingan lain.
“Saya sangat menyayangkan sekali impor beras ini. Setelah dengan berbagai upaya keras dan berbagai bantuan besar yang digelontorkan untuk bidang pertanian, ujung-ujungnya kita malah impor beras”, ujarnya.
Sebelumnya, Komisi VI DPR RI telah menggelar rapat koordinasi terbatas (rakortas) bersama Pemerintah pada beberapa waktu lalu terkait impor beras. Mewakili Pemerintah, Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukito, menyatakan jika impor beras bertujuan untuk menjaga stabilitas harga dan terjaminnya stok beras. Rakortas kemudian diundur hingga 28 Januari, nanti.
Kendati rapat diundur, Kepala Perum Bulog, Djarot Kusumayekti, yang turut hadir dalam rakortas, menyatakan, pihaknya akan menjalankan amanat rakortas, yakni melakukan impor beras setinggi-tingginya 500 ribu ton, dan selambat-lambatnya dilakukan pada Februari 2018.
Djarot pun berdalih, jika impor beras untuk memperkuat cadangan beras, karena beras milik Bulog digunakan untuk intervensi pasar melalui operasi pasar, guna menekan kenaikan harga.
“Supaya tidak tumpang-tindih, maka pelaksanaannya ditentukan melalui rakortas. Nanti beras impor akan disimpan sebagai cadangan oleh Bulog, dan akan dikeluarkan kalau sudah ada rakortas lagi,” jelasnya.
Djarot juga menjamin, jika pun telah mengimpor beras, Bulog tetap akan menyerap hasil panen para petani di seluruh Indonesia, dengan HPP sebesar Rp4.070 per kilogram GKP, dan beras sebesar Rp8.030 per kilogram.
Namun demikian, dengan berbagai argumentasi Pemerintah, Titiek Soeharto tetap menyatakan menolak dan meminta rencana impor beras ini dibatalkan. Dengan berbagai fasilitas yang ada saat ini, kata Titiek, semestinya Indonesia bisa swasembada pangan.
“Kita di zaman Pak Harto dulu bisa swasembada pangan. Tentunya, sekarang juga tidak mustahil. Bulog juga harus dikembalikan fungsinya seperti dulu sebagai stabilisator dan dinamisasi harga”, tutup Anggota DPR RI Dapil DI. Yogyakarta ini.
