Penjelasan Rinci dari Seorang Arteria Dahlan dalam Menyikapi Pernyataan Zulkifli Hasan terkait LGBT

Redaksi
Senin, 22 Januari 2018 | 15:16 WIB
Arteria Dahlan - Foto: Istimewa
Arteria Dahlan - Foto: Istimewa

Jakarta, sinpo.id - Belakangan ini, Zulkifli Hasan selaku Ketua MPR RI banyak mendapat tanggapan terkait LGBT. Salah satunya yaitu Arteria Dahlan yang merupakan Politisi PDIP. Dirinya menyesali apa yang telah diucapkan oleh Zulkifli atau yang akrab disapa Zulhas.

“Saya sangat kecewa, prihatin dan menyesalkan sikap Pak Zulkifli dalam kapasitasnya selaku Ketua MPR secara ceroboh dan tanpa dasar melontarkan pernyataan yang keji serta cenderung menista institusi DPR, wabil khusus 5 Fraksi di DPR yang juga tidak jelas Fraksi yang mana,” ujar Arteria kepada sinpo.id melalui keterangan tertulisnya, Senin (22/1/2018).

Ia melanjutkan, bahwa Ppernyataan tersebut memperlihatkan Zulhas gagal mengawal 4 Pilar Kebangsaan, dan ia mengaku sangat kaget atas pernyataan tersebut.

“Jujur saya sangat kaget, seperti halilintar di siang bolong. Seorang Ketua MPR, pengawal sekaligus benteng 4 Pilar, membuat pernyataan sesat, ceroboh dan tanpa dasar. Ini kan semakin membuat gaduh, memulai polemik yang tak berkesudahan,” sesalnya.

Walau demikian, saya menyarankan kita hentikan polemik di ruang publik, dengan tetap mempermasalahkan pernyataan tersebut dalam kanal-kanal yang tepat, seperti meminta para pimpinan MPR untuk mengadakan rapat pimpinan MPR guna membahas hal tersebut, meminta alat kelengkapan DPR yang berwenang untuk itu guna meminta yang bersangkutan melakukan klarifikasi, agar tidak gaduh dan membuat polemik yang tidak perlu.

“Saya tidak habis pikir kok beliau bisa melontarkan hal seperti itu, apa motifnya, terburuk sekalipun kalau mau populer kan masih banyak isu yang bisa dimainkan, bukan isu ini. Bahkan kalau mau sensasi jangan makan rumput tetangga dong, kan masih bisa makan rumput di hutan, ga baik dan sangat tidak elok, apalagi disaat DPR sedang memacu dirinya untuk bertransformasi sebagai parlemen modern yang dipercaya rakyat,” paparnya.

Arteria pun meminta dengan sangat hormat, agar Zulhas melakukan koreksi dihadapan publik atas pernyataan sensasional, sesat dan tanpa dasar. Kan jelas sekali ngawurnya, karena yang pertama itu DPR tak pernah melakukan pembahasan terkait LGBT.

“DPR sama sekali tidak pernah melakukan pembahasan terkait LGBT. Alat Kelengkapan Dewan DPR, dalam hal ini Badan Legislasi DPR sama sekali tidak pernah membahas UU LBGT, jangankan disetujui, dibahas dan bahkan diagendakan saja tidak,” cetusnya.

Kemudian, berhubungan dirinya ada di Komisi III serta masuk kedalam Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi RUU KUHP, menyaksikan sendiri betapa pergulatan dan dialektika kebangsaan di saat Fraksi-Fraksi membahas mengenai rumusan delik perzinahan dan perkosaan.

“Perlu saya sampaikan kepada publik, Komisi III dan Pemerintah telah secara khidmat dan ikhtiar penuh memastikan perubahan norma rumusan norma yang membahas antara redaksi ‘hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan’ pada KUHP lama dengan menghadirkan redaksi ‘setiap bentuk aktivitas seksual’ dalam Rumusan KUHP Baru, tanpa membedakan jenis kelamin. Fraksi kami yang sering dikesankan anti Islam justru sangat serius mengawal kehendak rakyat dengan mendasarkan dan memperhatikan keinginan Ulama-Ulama dan tokoh agama, yang pada intinya berkesimpulan bahwa tidak ada agama manapun yang menyetujui LGBT,” tegasnya.

Ia mengatakan, Zulhas selaku Bapak 4 Pilar harusnya mengetahui fakta sebenarnya sebelum melontarkan pernyataan sensasional dan kontroversial.

“Jangan jadikan isu LGBT hanya sebagai komoditas politik, barang dagangan atau pencitraan politik untuk meraup simpati dan popularitas,” tuturnya.

Perlu untuk diketahui, bahwa dalam Rapat Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi RKUHP di DPR RI saat pembahasan LGBT, yang hadir saat itu adalah PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, Demokrat, PPP, PKS, PKB dan NasDem. NasDem tidak hanya hadir, tetapi juga menyetujui pasal perbuatan cabul LGBT untuk dipidana. Justru Partai PAN dan Hanura yang tidak hadir.

“Saya harap kejujuran berpolitik harus tetap dijaga, karena politik itu syarat muatan etika dan moral. Hendaknya kita semua berpolitik dengan membangun peradaban,” pungkasnya.

BERITALAINNYA
BERITATERKINI