Purnawirawan Pati TNI-Polri Ingatkan Pemerintah Netral Dalam Pelaksanaan Pemilu
SinPo.id - Forum Keprihatinan Purnawirawan Perwira (FKKP) Tinggi TNI-Polri menyerukan kembali pentingnya kekuasaan negara yang benar-benar bersikap netral menjelang dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Netralitas untuk memastikan pesta rakyat berlangsung demokratis, jujur, dan adil.
Koordinator FKKP Letnan Jenderal TNI (Purn) Ediwan Prabowo berharap pelaksanaan pemilu mewariskan pembelajaran yang baik bagi generasi penerus pembangunan bangsa. Kontestasi politik yang tidak netral berpotensi menambah dalamnya keretakan hubungan antaranak bangsa yang serius.
"Kami merasakan adanya perasaan khawatir dan cemas ditengah-tengah masyarakat atas netralitas aparat keamanan dan aparat pemerintah, termasuk Plt. Pejabat Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 nanti. Hal tersebut harus benar-benar dihindari, karena ketidak netralan pimpinan dan pejabat negara dapat memicu terjadinya kecurangan- kecurangan yang merusak tatanan demokrasi, yang ujungnya akan meninggalkan citra buruk eksistensi negara demokrasi kita, baik di dalam maupun di luar negeri," kata Ediwan melalui keterangan tertulis, Jakarta, Selasa, 27 Juni 2023.
Sementara itu, anggota FKKP Laksamana Madya TNI (Purn) Deddy Muhibah Pribadi menyatakan adanya kecemasan potensi kecurangan yang timbul seiring dengan munculnya informasi adanya daftar pemilih palsu yang manipulatif.
"Berita puluhan juta daftar pemilih yang tidak valid bermunculan. Harus diantisipasi," ujarnya.
Selain itu, para purnawirawan Pati TNI-Polri juga menangkap adanya keraguan dan kekhawatiran terhadap Lembaga peradilan dan penegak hukum yang terindikasi tebang pilih dan terpolitisasi.
"Ada keraguan dan kekhawatiran terhadap penegakan hukum dan keadilan, akibat kemungkinan adanya intervensi. Yang pasti, intervensi terhadap hukum adalah kejahatan terhadap rakyat dan negara," kata Irjen Pol (Purn) Anas Yusuf yang berpengalaman dalam bidang reserse.
Tak hanya itu, anggota forum Marsekal Madya TNI (Purn) M Syaugi mengaku kecewa pada Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko yang ingin merebut Partai Demokrat dengan cara-cara yang tidak sesuai aturan hukum dan etika berpolitik.
"Upaya tercela ini telah menciderai hati rakyat, serta rasa keadilan dan demokrasi. Aksi cap jempol berdarah oleh ribuan Kader Demokrat dan rakyat merupakan ekspresi kecemasan masyarakat yang harus diperhatikan secara serius oleh negara. Kami sangat mendukung kewenangan para Yang Mulia Hakim Mahkamah Agung (MA) untuk menegakkan hukum seadil-adilnya, sesuai norma hukum atas perkara Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan KSP Moeldoko,” kata Syaugi.
Tak kalah penting, ratusan purnawirawan Pati TNI-Polri itu juga menyampaikan keprihatinannya melihat dugaan adanya praktik-praktik hukum berstandar ganda untuk menekan pihak yang berbeda pilihan politik.
"Kami simpati kepada pimpinan NasDem, dan semoga NasDem akan lebih solid, kokoh, dan kuat dalam mendukung agenda perubahan menuju Indonesia yang lebih baik," tegas Mayjen TNI (Purn) Hartomo yang juga anggota FKKP dan selaku Kabais TNI Tahun 2016-2017.
Pertemuan ini dihadiri 130 purnawirawan Pati TNI-Polri. Ratusan Jenderal, Laksamana, dan Marsekal itu berlangsung pada Senin, 26 Juni 2023.
