PBB Desak Israel Hentikan Segala Bentuk Kekerasan di Tepi Barat
SinPo.id - Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Turk mendesak Israel untuk segera mengakhiri aksi-aksi kekerasan oleh pemukim Yahudi di Tepi Barat yang diduduki.
"Israel harus segera mengatur ulang kebijakan dan tindakannya di Tepi Barat sejalan dengan standar hak asasi manusia internasional, termasuk melindungi dan menghormati hak manusia untuk hidup," kata Turk dikutip dari Anadolu, Jumat, 23 Juni 2023.
"Agar kekerasan ini berakhir, pendudukan harus segera diakhiri," sambungnya.
Turk menyerukan para pejabat untuk segera mengambil langkah untuk mengakhiri kekerasan itu. Menurutnya, kekerasan minggu ini di Tepi Barat berisiko lepas kendali, dipicu oleh retorika politik yang keras dan peningkatan penggunaan persenjataan militer canggih oleh Israel.
"Pembunuhan terbaru dan kekerasan ini, bersama dengan retorika yang menghasut, hanya mendorong orang Israel dan Palestina lebih dalam ke jurang yang dalam," ucapnya.
Pasukan keamanan Israel melakukan serangkaian serangan udara di kamp pengungsi Jenin di Tepi Barat yang diduduki pada Senin, yang menewaskan sedikitnya tujuh warga Palestina, termasuk anak laki-laki dan perempuan, dan melukai 91 warga Palestina dan tujuh tentara Israel, menurut pernyataan PBB.
Dalam insiden terbaru pada hari Rabu, para pemukim di bawah perlindungan pasukan Israel melakukan serangan brutal di desa Palestina, Turmus Ayya di Tepi Barat, serangan itu menewaskan seorang warga Palestina dan melukai puluhan lainnya serta membakar 30 rumah, 60 mobil, dan puluhan pohon zaitun.
Ketegangan telah memuncak di Tepi Barat yang diduduki dalam beberapa bulan terakhir di tengah serangan berulang Israel ke kota-kota Palestina. Hampir 180 warga Palestina telah dibunuh oleh pasukan Israel sejak awal tahun ini, menurut Kementerian Kesehatan. Setidaknya 25 orang Israel juga tewas dalam serangan terpisah selama periode yang sama.
Diperkirakan ada sekitar 700.000 pemukim tinggal di 164 permukiman dan 116 pos terdepan di Tepi Barat yang diduduki. Di bawah hukum internasional, semua permukiman Yahudi di wilayah pendudukan dianggap ilegal.
