MPR Usulkan DPRD Susun Perda Pembinaan Pancasila
SinPo.id - Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah mengusulkan DPRD provinsi di seluruh Indonesia menyusun peraturan daerah (perda) tentang pembinaan Pancasila dan wawasan kebangsaan. Perda ini sudah dilakukan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kalimantan Timur.
Menurut Basarah, perda tersebut dapat membantu sosialisasi Pancasila kepada seluruh masyarakat di tengah keterbatasan dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam memasifkan sosialisasi Pancasila ke seluruh daerah di Tanah Air.
"Pembinaan Pancasila secara nasional memang dibebankan kepada BPIP; tapi ingat, BPIP tidak punya kaki ke daerah, seperti BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional). Oleh karena itu, jika setiap provinsi punya perda tentang pembinaan Pancasila, ini akan sangat membantu semua pihak melakukan sosialisasi ideologi negara Pancasila," kata Basarah melalui keterangan tertulis, Jakarta, Jumat, 23 Juni 2023.
Dia menyampaikan usulan itu usai menerima perwakilan Tim Panitia Khusus Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Provinsi Kalimantan Timur tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Gedung MPR RI, Jakarta.
Dalam kesempatan yang sama, Basarah mengusulkan pula agar judul rancangan peraturan daerah itu diganti menjadi Rancangan Perda tentang Pembinaan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
Dia mengatakan penggantian judul itu perlu dilakukan karena langkah yang diatur dalam peraturan tersebut adalah pembinaan Pancasila, bukan pendidikan Pancasila.
"Jika digunakan kata pendidikan, nomenklatur itu sudah digarap oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; sementara perda yang sedang Anda semua susun ini akan mengatur bagaimana membina masyarakat agar mengenal, menghayati, dan merawat Pancasila. Jadi, seharusnya digunakan kata pembinaan," kata Basarah.
Dia juga mengingatkan pentingnya pembinaan Pancasila di era digital seperti saat ini. Menurut dia, era digital telah membawa Pancasila ke persimpangan jalan yang menghadapkan ideologi bangsa Indonesia itu dengan ideologi asing, seperti kapitalisme, komunisme, bahkan transnasionalisme.
"Kita bisa lihat banyak tersangka teroris ditangkap di pelosok-pelosok dusun dan desa. Oleh karena itu, jika setiap pemerintah daerah punya perda sendiri-sendiri yang mengatur tentang pembinaan Pancasila, gerakan ini akan sangat bagus," ujar Basarah.
