DPR Pertanyakan Realisasi Tujuh Program BRIN untuk Rakyat

Laporan: Juven Martua Sitompul
Senin, 19 Juni 2023 | 20:08 WIB
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman (SinPo.id/ Parlementaria)
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman (SinPo.id/ Parlementaria)

SinPo.id - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman mempertanyakan realisasi tujuh program Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) Tahun Anggaran 2023 yang menjadi sinergitas BRIN dengan masyarakat.

"Saya ingin mempertanyakan realisasi tujuh program yang merupakan sinergitas BRIN dengan masyarakat, seperti Barista atau Bantuan Riset Talenta Inovasi yang sebelumnya dianggarkan sebesar Rp160 miliar. Tapi saya dapat informasi menjadi nol. Ini maksudnya bagaimana, apakah tidak terealisasi," tanya Maman dalam rapat dengar pendapat Komisi VII DPR RI dengan Kepala BRIN serta jajarannya di ruang rapat Komisi VII DPR RI, Senayan Jakarta, Senin, 19 Juni 2023.

Tidak hanya itu, Maman menerima informasi ada beberapa program yang dalam laporannya nol. Antara lain Perusahaan Pemula Berbasis Riset atau PPBR, FUMI atau fasilitas usaha mikro berbasis Iptek, program FIAR atau fasilitas inovasi akar rumput, Riset Indonesia Maju, Produk Inovasi.

Menurut dia, hanya satu program, yakni MBBM atau Masyarakat Bertanya BRIN Menjawab yang dalam laporan terlihat realisasi anggarannya, yakni sebesar Rp180 miliar.

Sementara itu, Kepala BRIN Laksana Tri Handoko menjelaskan bahwa ketujuh program yang sudah disepakati dalam rapat anggaran tahun lalu dengan Komisi VII DPR RI tersebut dan diusulkan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Dengan kata lain ketujuh program BRIN yang bersentuhan dengan rakyat itu terkena tanda bintang di mana anggaran tercantum pada program tersebut belum dapat digunakan. Sehingga, program tersebut pun belum bisa dijalankan.

Terkait hal tersebut, Komisi VII DPR RI dalam kesimpulannya mendesak Kepala BRIN untuk segera mempercepat realisasi kegiatan pada Tahun Anggaran 2023 yang berdampak langsung bagi masyarakat luas. Seperti BARISTA, PPBR, FUMI, FIAR dan MBBM tadi.

Komisi VII DPR RI juga meminta Kepala BRIN untuk menyampaikan laporan progres kegiatan tahun 2023 BRIN secara mendetail dan komprehensif.

BERITALAINNYA
BERITATERKINI