Cegah TPPO, Wapres Ma'ruf: Pemerintah akan Perketat Pengawasan

SinPo.id - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, Pemerintah Indonesia akan meningkatkan upaya untuk mencegah pengiriman PMI ilegal ke luar negeri untuk diperdagangkan. Salah satunya dengan memperketat pengawasan pengiriman tenaga kerja.

“Karena itu, Menko Polhukam termasuk Kepolisian melakukan pengawasan yang ketat untuk menekan jangan sampai terjadi (perdagangan orang), sehingga tidak lagi ada korban,” ujar Ma'ruf dikutip dari laman wapresri, Jumat, 9 Juni 2023.

Di sisi lain, kata Ma'ruf, pemerintah menilai salah satu penyebab tingginya PMI ilegal yakni rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Saat ini pemerintah tengah berupaya untuk menekan perdagangan orang dengan mempercepat penanganan kemiskinan di beberapa wilayah dengan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi, seperti di Nusa Tenggara Timur.

“Ini akan kita prioritaskan untuk penurunan kemiskinannya,” tegasnya.

Pemerintah, kata Ma'ruf, terus berupaya memperketat pengawasan terhadap pengiriman PMI melalui kerja sama dengan berbagai negara. Demikian halnya dengan pengawasan di berbagai daerah nusantara.

“Pasti lah kita adakan perjanjian-perjanjian untuk tidak menerima (pekerja migran) yang ilegal-ilegal ini. Kalau yang legal ini kan bisa diawasi, biasanya korban-korban itu yang ilegal,” kata dia.