Kebijakan Impor Beras dikeluarkan, Gerindra : Bukti Pemerintah Mengkhianati Petani
Jakarta, sinpo.id - Pemerintah akhirnya telah mengeluarkan kebijakan untuk mengimpor beras sebanyak 500 ribu ton dari Vietnam dan Thailand. Hal ini mendapatkan tanggapan keras dari parlemen.
Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo mengatakan, bahwa langkah pemerintah tersebut menimbulkan banyak kejanggalan dan tanda tanya bagi saya. Berikut di antaranya : Pertama, kenapa pemerintah tiba-tiba melakukan impor beras di saat kondisi pangan kita terbilang stabil. Menteri Pertanian pernah bilang tidak akan melakukan impor beras setidaknya hingga pertengahan 2018 karena produksinya mencukupi.
Selain itu, Menurut Edhy, pemerintah juga memiliki serapan beras 8-9 ribu ton per hari. Bahkan di beberapa daerah mengalami surplus beras. Impor beras adalah bentuk mengkhianati petani kita sendiri.
Kedua, beberapa waktu lalu, pemerintah berani tidak melakukan impor beras meski musim kemarau melanda. Kenapa saat kondisi iklim sedang normal seperti sekarang ini malah melakukan impor beras besar-besaran? Ada apa di balik semua ini? Ungkapnya dalam keterangan kepada sinpo.id.
Ketiga, pada tahun 2015, pemerintah pernah melakukan impor beras. Saat ini, anggaran yang dimiliki pemerintah untuk sektor pertanian jauh lebih besar dari sebelumnya.
Politisi Gerindra ini menambahkan, Seharusnya dengan meningkatnya anggaran, pemerintah punya kemampuan menjaga ketersediaan pangan tanpa melakukan impor.
Menurut saya, penambahan anggaran tidak mengubah hasil pencapaian karena masih melakukan impor beras, ujar Anggota DPR RI asal Sumsel ini.
Keempat, selama ini, persoalan beras selalu ditangani oleh Badan Urusan Logistik (Perum Bulog). Tetapi saya heran kenapa untuk persoalan impor kali ini tidak dipercayakan kepada Bulog dan malah menunjuk BUMN bernama Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI)?
Padahal dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2018, persoalan seperti ini menjadi domain Bulog. Apakah PPI memiliki infrastruktur yang lebih memadai dari Bulog? Apakah PPI lebih mengerti persoalan beras daripada Bulog? Atau ada kepentingan lain di balik semua ini?
Kelima, pemerintahan Jokowi-JK saat kampanye dulu berjanji akan kembali mewujudkan swasembada pangan. Pak Jokowi bilang, “Lahan sawah begitu luas kok beras masih impor?”. Namun sudah tiga tahun lebih menjabat, wacana itu tidak kunjung terbukti.
Padahal anggaran yang dialokasikan untuk pertanian hampir dua kali lipat dari pemerintahan sebelumnya. Kita berhak menagih janji mereka untuk mewujudkan swasembada pangan demi memakmurkan petani kita dan mewujudkan kedaulatan pangan.
Demikian pernyataan ini saya sampaikan. Semoga ke depan Indonesia mampu mewujudkan swasembada pangan dan tidak mengatasi persoalan hajat hidup rakyat hanya dengan impor, impor dan impor, tutup Waketum Gerindra ini.
