Jokowi Sukses Menjaga Inflasi, Pengamat: Jadi Katrol Peningkatan Kepuasan Publik
SinPo.id - Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisaktsi, Trubus Rahadiansyah, mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak hanya mampu menjaga inflasi, tetapi juga daya beli masyarakat tetap stabil. Hal ini menjadi katrol peningkatan kepuasan publik terhadap Jokowi.
"Apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi sehingga memperoleh istilahnya public trust yang baik itu disebabkan kapasitas beliau ini selama menjaga inflasi dan sekaligus menjaga kestabilan daya beli masyarakat dalam hal ini ketersediaan barang dan jasa yang meskipun harganya sudah mengalami kenaikan itu," kata Trubus kepada wartawan, Jakarta, Sabtu, 13 Mei 2023.
Menurut Trubus, pemerintah telah membuat kebijakan yang tepat terkait dengan inflasi. Sehingga, masyarakat bawah atau yang berpenghasilan rendah tidak terdampak.
"Saya melihat upaya pemerintah itu untuk menjaga inflasi memberikan banyak kebijakan kepada masyarakat bawah atau masyarakat yang kategori terdampak secara kebijakan, jadi masyarakat bawah atau masyarakat berpenghasilan rendah dengan berbagai kebijakan yang ada pemerintah berhasil menjaga itu semua," kata dia.
"Karena yang kita lihat masyarakat itu tidak bergejolak artinya tidak demo-demo, tidak ada protes-protes atau sampai petisi-petisi yang mengarah ke merendahkan kepercayaan atau publik distrust," timpal dia.
Trubus juga mendorong agar pemerintah sebaiknya memperhatikan sektor pertanian dan perkebunan agar dapat diberdayakan oleh masyarakat. Ini penting agar pemerintah bisa tetap menjaga inflasi dan daya beli masyarakat.
"Bagaimana kita memberdayakan pertanian, perkebunan yang ada di kita itu syaratnya adalah anak-anak muda atau masyarakat desa itu diberdayakan untuk berkebun dan bertani untuk ketahanan pangan," kata dia.
Selain itu, Trubus mengatakan sektor transportasi untuk pengiriman logistik ke daerah-daerah yang tidak semuanya bagus perlu segera dibenahi. Sebab, biaya transportasi yang tinggi bisa menyumbang lonjakan harga selain daripada kelangkaan pasokan.
"Ini kaitannya dengan yang lagi rame-rame soal jalan. Jadi bagaimana logistik ini bisa ditekan seefisien mungkin, nah itu daerah-daerah itu digenjot untuk memperbaiki infrastruktur jalan, dengan jalan yang baik mereka bisa menjual produknya ke daerah lain dengan mudah dan biaya logistik yang murah," kata dia.
Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia meyakini keberhasilan dalam menekan inflasi menjadi salah satu pemicu meningkatnya kepuasan publik terhadap Presiden Jokowi. Bahlil menilai rumus menekan inflasi yang dilakukan Jokowi tidak ada dalam buku, termasuk literatur ekonomi biasa.
Menurut mantan Ketua Umum HIPMI itu, diperlukan instrumen khusus, yaitu moneter di Bank Indonesia (BI) dan diterapkan melalui kebijakan pengetatan moneter seperti menahan peredaran rupiah.
"Kebetulan ini cara pengelolaan inflasi Pak Jokowi beda dengan umumnya, di luar kelaziman. Dulu lewat kebijakan fiskal, naikkan suku bunga atau turunkan suku bunga BI rate," kata Bahlil.
Bahlil menceritakan cara Jokowi mengelola inflasi di luar kelaziman dan sangat rinci. Misalnya, ketika 6 persen, sang Kepala Negara meminta jajarannya menjelaskan sumber-sumber kontribusi inflasi.
Bahlil menyatakan kontribusi terjadinya inflasi setelah dicek adalah bahan pokok termasuk minyak goreng. Presiden Jokowi lalu membuat formulasi bahwa pengendalian inflasi tidak hanya mengendalikan regulasi di Bank Indonesia.
Bahlil juga menceritakan cara Jokowi mengendalikan harga. Salah satunya, meminta Pemerintah Daerah (Pemda) turut berperan dalam mengendalikan inflasi yang memengaruhi lonjakan harga bahan pangan. Termasuk, dengan memberikan subsidi ongkos logistik agar harga bawang merah di sentra produksi Brebes dan Lampung yang sedang melonjak.
"Dengan begitu, harga yang didapatkan di satu daerah relatif sama dengan daerah asal kebutuhan pokok tersebut harga menjadi terkendali dengan stabil," kata dia.
