Aturan Bursa Karbon diharapkan Berkualitas
SinPo.id - Aturan tekhnis bursa karbon 2023 yang diterapkan Otoritas Jasa Keuangan diharapkan berkualitas dan bisa menjadi acuan di negara lain. Tercatat OJK sedang mempersiapkan aturan teknis bursa karbon pada Juni 2023, sedangkan implementasinya ditargetkan berjalan pada September 2023.
“Kehadiran bursa karbon telah ditunggu-tunggu karena besarnya potensi perdagangan karbon global yang saat ini menembus angka Rp11.400 triliun, spesifik Indonesia potensinya diramal mencapai Rp8 ribu triliun dalam jangka panjang karena memasukkan potensi hutan dan mangrove,” ujar anggota DPR Komisi XI, Misbakun, Kamis, 11 Mei 2023.
Misbakun mengatakan, kehadiran bursa karbon tidak bisa diserahkan ke bursa efek karena kegiatan penyelenggaraan bursa efek sangat berbeda dengan bursa karbon. “Di manapun diseluruh dunia, tidak ada entitas penyelenggara bursa efek yang menjadi bursa karbon. Manajemen risikonya berbeda, penilaian juga berbeda,” ujar Misbakun menambahkan.
Sedangkan anggota DPR Komisi XI, Kamrussamad mengatakan OJK mesti clear menempatkan lembaganya sebagai regulator serta mendengarkan semua stakeholder peminat bursa karbon dalam mengatur perdagangan sekunder instrumen yang berkaitan dengan nilai ekonomi karbon di bursa karbon.
“Perlunya pembuatan regulasi mendengarkan aspirasi pelaku usaha karbon dalam penyediaan peraturan OJK. Harus inklusif dan adil bagi semua pelaku usaha” kata Kamrussamad.
Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira,
menyebutkan kehadiran aturan teknis bursa karbon perlu memfasilitasi setiap penyelenggara yang potensial.
“Belajar dari studi kasus bursa karbon di berbagai negara, termasuk Swedia, penyelenggara bursa karbon dapat berasal dari perusahaan berbasis teknologi bukan berasal dari bursa efek, dan itu sah- sah saja,” ujar Bhima.
Menurut Bhima, kualitas regulasi bursa karbon tetap dijaga meski berburu dengan deadline. “Waktu yang ada hingga aturan teknis terbit bulan
Aturan tekhnis bursa karbon 2023 yang diterapkan Otoritas Jasa Keuangan diharapkan berkualitas dan bisa menjadi acuan di negara lain. Tercatat OJK sedang mempersiapkan aturan teknis bursa karbon pada Juni 2023, sedangkan implementasinya ditargetkan berjalan pada September 2023.
“Kehadiran bursa karbon telah ditunggu-tunggu karena besarnya potensi perdagangan karbon global yang saat ini menembus angka Rp11.400 triliun, spesifik Indonesia potensinya diramal mencapai Rp8 ribu triliun dalam jangka panjang karena memasukkan potensi hutan dan mangrove,” ujar anggota DPR Komisi XI, Muhammad Misbakhun, Kamis, 11 Mei 2023.
Misbakhun mengatakan, kehadiran bursa karbon tidak bisa diserahkan ke bursa efek karena kegiatan penyelenggaraan bursa efek sangat berbeda dengan bursa karbon. “Di manapun diseluruh dunia, tidak ada entitas penyelenggara bursa efek yang menjadi bursa karbon. Manajemen risikonya berbeda, penilaian juga berbeda,” ujar Misbakhun menambahkan.
Sedangkan anggota DPR Komisi XI, Kamrussamad mengatakan OJK mesti clear menempatkan lembaganya sebagai regulator serta mendengarkan semua stakeholder peminat bursa karbon dalam mengatur perdagangan sekunder instrumen yang berkaitan dengan nilai ekonomi karbon di bursa karbon.
“Perlunya pembuatan regulasi mendengarkan aspirasi pelaku usaha karbon dalam penyediaan peraturan OJK. Harus inklusif dan adil bagi semua pelaku usaha” kata Kamrussamad.
Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira,
menyebutkan kehadiran aturan teknis bursa karbon perlu memfasilitasi setiap penyelenggara yang potensial.
“Belajar dari studi kasus bursa karbon di berbagai negara, termasuk Swedia, penyelenggara bursa karbon dapat berasal dari perusahaan berbasis teknologi bukan berasal dari bursa efek, dan itu sah- sah saja,” ujar Bhima.
Menurut Bhima, kualitas regulasi bursa karbon tetap dijaga meski berburu dengan deadline. “Waktu yang ada hingga aturan teknis terbit bulan Juni perlu dimanfaatkan oleh OJK dalam merumuskan sebaik mungkin kesiapan pendaftaran hingga mekanisme pengawasan bursa karbon,” kata Bhima menjelaskan.
Hal itu diharapkan bursa karbon yang hadir di Indonesia dapat dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, dan mencegah perusahaan luar negeri yang ingin melakukan greenwashing berlomba-lomba masuk ke bursa karbon Indonesia.
Juni perlu dimanfaatkan oleh OJK dalam merumuskan sebaik mungkin kesiapan pendaftaran hingga mekanisme pengawasan bursa karbon,” kata Bhima menjelaskan.
Hal itu diharapkan bursa karbon yang hadir di Indonesia dapat dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, dan mencegah perusahaan luar negeri yang ingin melakukan greenwashing berlomba-lomba masuk ke bursa karbon Indonesia.
