Willy Aditya: Indonesia Dicemooh karena Tak Punya UU Perlindungan PRT
SinPo.id - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya menyebut Indonesia sejauh ini menjadi cemoohan negara lain karena tidak memiliki payung hukum yang melindungi pekerja rumah tangga (PRT). Padahal, pekerja migran yang bekerja sebagai PRT di negera lain menjadi penyumbang devisa yang besar bagi Tanah Air.
"Selama ini kita jadi bahan cemoohan dari negara-negara yang bermasalah karena di dalam negeri aja tidak punya undang-undang untuk domestic workers. Jadi, kenapa harus maksain mereka (penyelesaian masalah-masalah PMI sektor domestic workers)," kata Willy dalam keterangan tertulis, Jakarta, Sabtu, 6 Mei 2023.
Karena itu, Willy menyatakan dukungannya untuk menambah perlindungan bagi para Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI), khususnya PRT yang marak menjadi korban kekerasan belakangan ini.
“RUU PPRT bisa menambah perlindungan PMI di sektor domestic workers karena kita jadi punya undang-undang khusus," ujar dia.
RUU PPRT telah disahkan sebagai RUU inisiatif DPR pada Maret lalu. Saat ini, DPR tengah menunggu daftar inventaris masalah (DIM) dari pemerintah, untuk dibahas secara bersama-sama.
Sebelum pembahasan lebih lanjut, akan dilakukan harmonisasi dengan sejumlah peraturan perundang-undangan yang ada. Antara lain terkait perizinan lembaga penyalur PRT, kewenangan pemerintah pusat dan daerah, jaminan sosial, dan pemidanaan/sanksi.
"Pemerintah sudah menyatakan akan mengirimkan DIM saat pembukaan masa sidang DPR. Semoga prosesnya akan berjalan dengan cepat," kata Willy.
Willy memastikan penyusunan RUU PPRT mengedepankan nilai-nilai budaya sehingga tidak ada yang merasa dirugikan baik itu penyedia lapangan kerja, pemberi kerja, dan pekerja rumah tangga. Menurut dia, RUU PPRT bisa menjadi jembatan untuk jaminan pekerja rumah tangga di Indonesia.
"Kendati sudah ada peraturan menteri tenaga kerja yang mengatur perlindungan PRT, namun perlu diperkuat dengan aturan undang-undang. RUU PPRT ini bisa memberikan keadilan dan perlindungan hukum kepada para pekerja sektor domestik khususnya PRT yang kerap mengalami diskriminasi karena tidak dianggap sebagai pekerja," tegas politisi Fraksi Partai Nasdem itu.
Pokok-pokok penting dalam RUU PPRT di antaranya adalah pengakuan PRT sebagai tenaga kerja, perlindungan dan keseimbangan hubungan antara pemberi kerja dan PRT, pengaturan kategori, lingkup kerja, serta syarat dan kondisi kerja. Kemudian, mengenai hak dan kewajiban serta sanksi bagi PRT dan pemberi kerja, hak dan kewajiban pendidikan atau pelatihan bagi PRT, dan penghapusan PRT usia anak.
RUU PPRT juga mengatur soal penyelesaian konflik antara PRT dan pemberi kerja (musyawarah dan mediasi), hak bagi PRT untuk bergabung dalam serikat pekerja, dan mengatur ketentuan penyedia jasa penyalur PRT.
Willy mengatakan pembahasan RUU PPRT akan dilakukan secara transparan dan terbuka terhadap masukan dari berbagai kalangan. Harapannya, RUU PPRT menjadi produk hukum yang komprehensif karena telah menyerap aspirasi seluruh pihak.
"Kami sudah beberapa kali melakukan dialog cukup intens dengan berbagai perwakilan masyarakat, termasuk dari kelompok pekerja rumah tangga sendiri. Substansi tidak mengalami banyak perubahan jadi mudah-mudahan bisa cepat kita ketok menjadi undang-undang," tegas Willy.
