DPR Minta Satgas TPPU Rp349 Triliun Harus Independen
SinPo.id - Anggota Komisi XI DPR RI Willy Aditya mendukung pembentukan satuan tugas (Satgas) Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) untuk mengusut tuntas polemik transaksi janggal Rp349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Satgas TPPU diingatkan bekerja secara independen.
"Polemik transaksi janggal ini harus selesai dengan kepastian hukum karena telah menimbulkan keresahan publik. Dengan dibentuknya Satgas TPPU, saya harapkan kasus ini tidak jalan di tempat dan ada kepastian hukum," kata Willy kepada wartawan, Jakarta, Jumat, 5 Mei 2023.
Willy juga mengingatkan agar Satgas TPPU memberi penjelasan kepada masyarakat mengenai fungsi dan tugasnya. Jangan sampai hanya karena ramai di pemberitaan tapi tidak ada konklusi apa pun dari sisi hukumnya.
"Semua harus bekerja sesuai tupoksi dan kewenangan mereka," ucapnya.
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI itu juga menyoroti adanya anggota Satgas TPPU yang berasal dari internal Kemenkeu. Dia lantas meminta Ketua Tim Komite TPPU Mahfud MD untuk mengawasi ketat proses penyelidikan transaksi janggal Rp349 triliun tersebut.
"Sesuai penjelasan Pak Mahfud, memang tidak bisa mengeluarkan bagian dari Kemenkeu dari Satgas TPPU ini karena Kemenkeu memiliki kewenangan pro justisia. Tapi saya ingatkan lagi, apabila begitu, Pak Mahfud sebagai Ketua Komite harus mengawasi dengan ketat. Jangan sampai dengan dimasukannya bagian Kemenkeu malah menjadi boomerang dan membuat masyarakat tidak percaya," kata Willy.
Politisi Fraksi Partai NasDem itu menegaskan agar transaksi janggal di Kemenkeu harus diungkap seterang-terangnya. Menurut dia. bila tidak diungkap maka tingkat kepercayaan masyarakat kepada Kemenkeu akan terus menurun.
"Penyelesaian kasus ini juga akan menjadi hadiah bagi masyarakat yang geram terhadap perilaku tidak etis beberapa oknum pejabat. Ketegasan penyelesaian kasus transaksi janggal di Kemenkeu juga dapat meningkatkan citra pemerintah di mata masyarakat yang belakangan menurun. Kita butuh integritas Kemenkeu yang dipercaya untuk mengumpulkan sumber pendanaan pembangunan," tegas Willy.
Di sisi lain, Willy meminta masyarakat bersabar dan ikut mengawal kasus transaksi janggal di Kemenkeu. Dengan adanya peran masyarakat, dia berharap kasus kejanggalan transaksi di Kemenkeu dapat terbuka dan ditemukan fakta sesungguhnya.
"Masyarakat pasti menunggu akhir dari polemik ini. Apakah terbukti memang ada transaksi janggal atau memang ada kekeliruan data yang diterima pejabat publik. Ini yang harus dikawal sampai akhir yang jelas dan tegas," kata dia.
