Politikus PKS Minta Pemerintah Evaluasi Setiap Program Pendidikan
SinPo.id - Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ledia Hanifa Amaliah meminta pemerintah untuk mengevaluasi sistem pendidikan Indonesia dalam setiap program pendidikan yang diselenggarakan. Pernyataan itu disampaikan Ledia di momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang jatuh pada Selasa, 2 Mei 2023 kemarin.
Menurutnya, tahapan evaluasi tersebut bernilai krusial melindungi hak warga negara sekaligus mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam Undang-undang Dasar (UUD) 1945.
“Hardiknas semestinya menjadi satu kesempatan bagi kita untuk mengevaluasi sistem pendidikan Indonesia. Saya mencatat)
ada lima poin yang kita perlu cermati. Ini penting agar pendidikan Indonesia mencapai tujuan pendidikan nasional," kata Ledia dalam keterangannya pada Rabu 3 Mei 2023.
Adapun catatan yang harus dievaluasi, pertama mengenai keselarasan antara kurikulum pendidikan terkini dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Indonesia (UU Sisdiknas).
Pasalnya, efektivitas dampak kebijakan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengenai kurikulum yang ditetapkan masih dipertanyakan sampai saat ini.
Kedua, ia mengingatkan pemerintah agar segera memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan Indonesia. Karena berdasarkan hasil pemantauan, salah satunya di pulau Jawa saja, masih terdapat laporan bahwa sejumlah sekolah mengalami kerusakan mulai dari tingkat ringan hingga berat.
"Ketiga, saya sepakat bahwa tenaga pendidik termasuk para guru adalah motor penggerak pendidikan. Berangkat dari keyakinan tersebut, saya mendukung upaya peningkatan kesejahteraan para tenaga pendidik di Indonesia," ungkapnya.
Keempat, zonasi sekolah yang dinilai menyulitkan anak-anak Indonesia untuk memperoleh akses pendidikan. Sehingga Ledia berharap Kemendikbudristek bersama pemerintah daerah dapat mempertimbangkan untuk membuat sejumlah solusi agar generasi bangsa bisa mendapatkan akses pendidikan dengan mudah.
Terakhir, Ledia juga meminta pemerintah untuk membuat formula perhitungan pembiayaan pendidikan secara cermat sekaligus mengawasi setiap tahapannya agar tepat guna dan tepat sasaran. Seperti, pembiayaan BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan KIP (Kartu Indonesia Pintar).
