Komisi X DPR Janji Kawal Peralihan Guru Honorer Jadi ASN PPPK
SinPo.id - Komisi X DPR RI menegaskan bakal mengawal komitmen pemerintah untuk mengangkat guru honorer menjadi ASN PPPK secara bertahap. Apalagi, proses peralihan itu belum maksimal dan masih banyak mendapat keluhan.
"Dalam prosesnya saat ini memang belum optimal, ada banyak keluhan dan kendala yang tentu saja menjadi atensi kami di komisi X dan kami akan terus mengawal komitmen ini," kata anggota Komisi X DPR Dewi Coryati kepada SinPo.id, Jakarta pada Sabtu, 15 April 2023.
Dewi menegaskan guru honorer berperan besar bagi Pendidikan di Indonesia. Jumlah guru honorer bahkan mencapai 52,2 persen dari jumlah guru saat ini.
Politikus PAN itu mengingatkan kembali jika peralihan guru honorer dan tenaga kesehatan menjadi prioritas nasional. Untuk itu, Dewi memberikan catatan agar pemerintah tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal demi memuluskan penghapusan tenaga honorer aktif yang sudah ada.
"Alternatifnya, bagi para tenaga honorer yang saat ini masih aktif, harus diangkat menjadi ASN secara bertahap baik melalui seleksi CPNS atau PPPK. Seleksi tersebut diperlukan guna menjaga kualitas dari ASN," kata Dewi.
Di sisi lain, legislator asal Bengkulu ini mengamini jumlah tenaga honorer yang terus bertambah dari tahun ke tahun membuat anggaran membengkak. Sementara itu, tenaga honorer dipekerjakan dengan tidak proporsional baik dari tugas maupun besaran gajinya.
"Jika dibiarkan terus menerus, maka hal ini akan menjadi bom waktu. Perlu kita sadari, penghapusan tenaga honorer memang perlu dilakukan," kata dia.
Dewi menyarankan status tenaga honorer yang aktif saat ini tidak perlu dihapus jika pemerintah memang belum mampu secara anggaran. Status tenaga honorer boleh dihapus sampai semuanya resmi diangkat menjadi ASN.
