Dengan Program KB Dapat Menciptkan Dan Membangun Manusia Yang Berkualitas
Jakarta, sinpo.id - Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sumatera Barat, menggelar acara Integrasi Kampung KB bersama mitra tahun 2017 di nagari Koto Baru kecamatan Sungai Tarab kabupaten Tanah Datar.
Acara itu dihadiri oleh anggota komisi IX DPR RI Betti Shadiq Pasadigoe, sebagai bagaian dari masa resesnya yang bertugas didapilnya, yaitu Sumatra Barat.
Kepada warga Sungai Tarab, Betti berharap agar dalam kelaurga, Ibu dapat dijadikan orang yang paling penting dan tidak menyia-nyiakan pengorbanannya. Dengan kedatangannya, masyarakat Koto Baru, sangat antusias dan senang karena dapil mereka di DPR RI, telah sampai ke kampung mereka, dibalik aktivitasnya yang padat.
“Tanah Datar kampung saya, saya mencalon jadi anggota DPR RI karena ingin membangun kampung sesuai dengan tugas dan komisi saya serta karena saya komisi IX yg membidangi kesehatan , BKKBN, BPOM, BPJS kesehatan, dan saya bertanggung jawab rasanya dan keterpanggilan diri apalagi kalau temanya kampung KB, ya sekarang kita harus fokus dalam membangun kualitas manusia dengan cara ber KB,”ujarnya
Dalam acara integrasi Kampung KB di Koto Baru Sungai Tarab ini juga di hadiri oleh Sekretaris BKKBN Provinsi Sumatera Barat, Bapak Budi Mulya.
“Sejak dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Januari 2016, Kampung KB terus tumbuh pesat. Semangat membentuk dan mendirikan Kampung KB di seluruh Nusantara telah menghasilkan ratusan Kampung KB,”Ujarnya saat menyampaikan sambutannya.
Targetnya pada tahun 2017 ini terdapat satu Kampung KB di setiap satu kecamatan di seluruh Indonesia. Artinya, sepanjang tahun 2017 ini bakal ada sekitar 7166 Kampung KB di seluruh Indonesia. Hingga April 2017, Kampung KB yang sudah terbentuk baru 633. Masih ada sekitar 9 bulan lagi untuk mengejar sekitar 6000 Kampung KB.
Dalam hal ini Kampung KB merupakan salah satu ‘senjata pamungkas’ baru pemerintah dalam mengatasi masalah kependudukan, terutama di wilayah-wilayah yang jarang terlihat oleh pandangan pemerintah.
