Mendagri: Pengesahan Perppu Pemilu Bentuk Komitmen DPR dan Pemerintah
SinPo.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, mengatakan pengesahan Perppu Pemilu dalam Rapat Paripurna ke-20 hari ini, merupakan bentuk komitmen DPR dan Pemerintah untuk memberikan kepastian hukum. Khususnya dalam pelaksanaan tahapan Pemilu.
"Sekaligus menjadi payung hukum bagi seluruh pemangku kepentigan dalam penyelenggaraan dan seluruh tahapan Pemilu tahun 2024 agar berjalan lancar, sukses dan demokratis," kata Tito dalam ruang Rapat Paripurna, Selasa 4 April 2023.
Selain itu, ia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pimpinan dan anggota DPR RI, khususnya Komisi II DPR. Karena Undang-Undang Pemilu dapat mendukung tahapan Pemilu 2024. Terlebih ada empat daerah otonomi baru (DOB) di Papua dan Papua Barat.
"Meskipun terdapat dinamika dalam proses pembahasan bagaimana ciri Demokrasi yang membuka ruang perbedaan pendapat, namun semua perbedaan hampir semuanya dapat mencapai titik kesepakatan," ungkapnya.
Seperti diketahui, DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang- Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang disetujui oleh seluruh Fraksi.
