Urung Jadi Penyelenggara Piala Dunia U-20

Tak lepas dari kegaduhan penolakan Timnas Israel yang disampaikan sejumlah tokoh politik

Laporan: Tim Redaksi
Sabtu, 01 April 2023 | 07:00 WIB
Ilustrasi (SinPo.id/Wawan Wiguna)
Ilustrasi (SinPo.id/Wawan Wiguna)

SinPo.id -  Federation Internationale de Football Association atau FIFA mencoret Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023. Keputusan itu diambil Presiden FIFA Gianni Infantino saat bertemu dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir pada Rabu 29 Maret 2023.

"Penunjukkan tuan rumah baru akan diumumkan sesegera mungkin, mengingat kompetisi yang ada masih sesuai dengan jadwal. PSSI berpotensi menerima sanksi hal ini akan diputuskan kemudian," ujar Gianni dilansir di PSSI.org pada Rabu 29 Maret 2023.

Meski dalam pernyataanya FIFA komitmen mendampingi PSSI kerja sama yang erat mendukung pemerintah terkait proses transformasi sepak bola Indonesia pasca tragedi yang terjadi pada Oktober 2022 lalu.

Meski tak menyebut secara rinci alasan pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023, namun dalam peryataannya FIFA menyebut petaka stadion Kanjuruhan pada Oktober 2022 lalu.  Hal ini kemungkinan menjadi salah satu alasan FIFA membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah, apalagi sebelumnya  vonis sidang petaka Kanjuruhan tak sesuai harapan keadilan.

Tercatat lima terdakwa dalam peristiwa yang menimbulkan lebih dari 135 orang divonis hukuman ringan.  Mereka masing-masing AKP Has Darmawan Danki III Brimob Polda Jawa Timur dan Abdul Haris Ketua Panpel Pertandingan Arema FC, hanya divonis 1 tahun 6 bulan penjara.

Selain itu Kompol Wahyu Setyo Pranoto Kabag Ops Polres Malang dan AKP Bambang Sidik Achmadi (Kasat Samapta Polres Malang) divonis bebas. Sedangkan Suko Sutrisno Security Office divonis hanya setahun penjara.

Gaduh Menolak Timnas Israel

Pengamat sepak bola, Akmal Marhali, mengatakan pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah piala dunia U-23 oleh FIFA itu tak lepas dari kegaduhan penolakan Timnas Israel yang disampaikan sejumlah tokoh politik, sehingga dianggap turut mengubur mimpi rakyat Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20.

"Mereka yang bikin gaduh dan membuat kita batal menjadi tuan rumah Piala Dunia harus bertanggung jawab jangan lari dari tanggung jawab secara moral,” kata Akmal.

Bahkan, kata Akmal, mereka yang bikin gaduh dan membuat Indonesia gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia juga bisa dituntut secara pidana. "Karena mereka sudah membuat kita rugi baik secara materil maupun imateril," kata Akmal menambahkan.

Indonesia resmi ditunjuk FIFA menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 pada Oktober 2019, sedangkan Israel sebenarnya sudah memastikan diri berpartisipasi di Piala Dunia U-20 pada Juni 2022.

Penolakan terhadap kedatangan Timnas Israel yang muncul di Maret 2023. Dia antaranya dari Gubernur Bali I Wayan Koster serta Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo.

Penolakan kedatangan Timnas Israel juga disuarakan sejumlah tokoh serta organisasi, seperti Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sudarnoto, mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj, Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas, Ketua PDIP Hamka Haq, Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono, hingga Persaudaraan Alumni 212.

Suara penolakan semakin besar usai Koster mengirim surat ke Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) pada Selasa, 14 Maret 2023. Dalam pernyataannya, Koster meminta timnas Israel tak bermain di Bali.

Tak hanya itu, aksi unjuk rasa menolak kedatangan timnas Israel juga dilgelar di Jakarta pada Senin, 20 Maret 2023 silam. Suara penolakan itu sebenarnya langsung disikapi serius oleh FIFA dengan membatalkan rencana penyelenggaraan acara undian alias drawing Piala Dunia 2023 yang seharusnya digelar pada Jumat, 31 Maret 2023.

Hal ini menurut anggota Exco PSSI Arya Sinulingga menyatakan FIFA telah membatalkan drawing Piala Dunia U-20 2023 di Bali. Penolakan Koster terhadap kedatangan timnas Israel disebut sebagai alasan utama.

Penelisi Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro menilai polemik pelaksanaan Piala Dunia U-20 yang batal digelar di Indonesia menjadi bumerang bagi PDI Perjuangan, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan Gubernur Bali I Wayan Koster.

"Sikap dari PDIP dan juga penolakan dua gubernur terhadap kehadiran Israel hingga kemudian berujung pada pembatalan status Indonesia sebagi tuan rumah Piala Dunia U20 oleh FIFA ibarat menusuk Presiden dari belakang," kata Bawono.

Penolakan terhadap keikutsertaan Israel, kata Bawono, telah mencederai mimpi masyarakat Indonesia. Padahal, Presiden Joko Widodo bersusah payah membangun citra Indonesia dengan baik di mata dunia.

"Ironis karena sikap PDIP dan kedua gubernur tersebut telah berkontribusi dalam mencoreng citra baik Presiden di dunia internasional," kata Bawono menambahkan.

Program Piala Dunia U-20 yang sedianya sudah diwacanakan jauh-jauh hari, batal begitu saja usai dua kepala daerah menyatakan penolakan terhadap Israel. Alih-alih turut mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam sukseskan perhelatan bergengsi, justru dua gubernur itu menunjukkan sikap bertentangan.

Bawono menilai akan ada imbas lebih besar pasca batalnya Piala Dunia U-20 di Indonesia. Bukan tidak mungkin sanksi berat FIFA bisa juga akan berpotensi membuat sepakbola di Indonesia terhenti. “Dalam jangka pendek ini sangat mungkin akan berdampak negatif," kata Bawono menjelaskan.

Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PDIP, Andreas Hugo Pareira punya pendapat lain terkait penolakan yang kehadiran Timnas Israel oleh sejumlah politikus partainya. Andreas tak setuju dengan pendapat yang menyebut bahwa olahraga tak berkaitan erat dengan politik. Pernyataan itu disampaikan Andreas dalam rapat Komisi X dengan pemerintah yang diwakili Plt. Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Muhadjir Effendy.

"Seolah-olah olahraga itu tidak ada kaitannya dengan politik. Menurut saya tidak benar, saya beda pendapat dengan kebanyakan orang yang mengatakan seperti itu," kata Andreas.

Dia tak menampik olahraga tidak bisa dicampuradukkan dengan politik. Namun, proses pelaksanaan satu kegiatan olahraga tak bisa dilepaskan dari proses politik di belakangnya. ia berpendapat sistem olahraga punya hubungan erat dengan keamanan, ekonomi, sosial yang semua itu harus diantisipasi.

"Nah, ini situasi yang terjadi yang menurut saya karena apa, pembiaran kita melepas ini berjalan, kita berharap ini bahwa ada jalan keluar sendiri," kata Andreas menjelaskan.

Andreas menilai polemik soal penolakan Israel di Piala Dunia harus menjadi pelajaran buat pemerintah. Sebab, Indonesia masih ingin berpartisipasi dalam ajang olahraga dunia, bukan hanya piala dunia, namun juga olimpiade. Dia juga mengingatkan pemerintah agar menghargai keinginan masyarakat yang memiliki antusiasme terhadap sepakbola.

"Bagaimana pun menghargai keinginan masyarakat untuk ya untuk menikmati event olahraga yang mereka gemari, saya kira ini tugas kita bersama," katanya.

Berdampak Pemilu 2024

Sedangkan Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari menilai urungnya Indonesia menjadi penyelenggara Piala Dunia U-23 akan berdampak perubahan dan pergeseran dukungan calon presiden (Capres) dari istana. Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut tak lagi berpihak kepada Ganjar perkara berbeda sikap soal Piala Dunia U-20.

“Peristiwa FIFA ini sebetulnya menjadi potensial, menjadi game changer dalam pertarungan ke depan.” ujar Qadari.

Qadari memprediksi dukungan Jokowi tak lagi berlabuh ke Ganjar. Lantaran, Jokowi telah menegaskan memisahkan urusan olahraga dengan politik. Hal itu juga menjadi kekhawatiran akan terjadi pergeseran. Dasar analisis yang ia sampaikan itu berkaitan dengan perubahan haluan ketika melihat momen kebersamaan terakhir antara Jokowi, Ganjar dan Prabowo saat panen raya di Kebumen, Jawa Tengah.

“Calonnya Pak Jokowi itu ada dua, pertama Ganjar, kedua Prabowo. Yang satunya sinyal pakai high context yang satu lagi pakai low context.” ujar Qadari menjelaskan.

Qadari juga menegaskan bahwa buntut dari sikap penolakan Timnas Israel berlaga di Indonesia dalam ajang Piala Dunia U-20 berpotensi sebagai ‘Game Changer’ pemilu. Qadari menjelaskan bakal capres bisa berubah.

 sinpo

Komentar: