Survei Indikator Politik: Kepuasan Publik pada Jokowi di 73,1 persen
SinPo.id - Hasil survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan bahwa masyarakat masih cenderung puas terhadap kinerja Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), dengan tingkat kepuasan publik (approval rating) berada di 73,1 persen.
"Kalau ditanyakan dengan skala 1-4, masyarakat masih cenderung puas dengan kinerja Presiden Jokowi 73,1 persen," ucap Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi seperti dikutip Antara pada Minggu, 26 Maret 2023.
"Yang tidak puas sebanyak 25,9 persen, dan 1,1 persen lainnya menjawab tidak tahu," ujarnya lagi.
Burhanuddin mengatakan ada beberapa faktor yang membuat approval rating Presiden Jokowi tetap tinggi, yakni adanya bantuan sosial (bansos) kepada rakyat kecil dan pembangunan infrastruktur.
Adapun yang tidak puas. kata dia, lantaran harga-harga kebutuhan pokok meningkat, bantuan tidak terdistribusi secara merata, dan sulitnya mencari lapangan pekerjaan.
Burhanuddin mengungkapkan tingkat kepuasan publik tersebut menurun jika dibandingkan hasil survei periode Februari 2023. Kala itu, approval rating Presiden Jokowi mencapai 74,4 persen.
"Mungkin (dipengaruhi) mulai naiknya beberapa harga (kebutuhan) pokok. Tetapi, setidaknya masih aman karena approval rating masih di atas 70 persen," katanya.
Jajak pendapat Indikator kali ini dilakukan dalam dua periode. Survei dilakukan pada periode Februari dan Maret 2023. Pada periode pertama, survei dilakukan pada 9-16 Februari dengan 1.220 responden. Periode kedua, jajak pendapat berlangsung pada 12-18 Maret dengan menempatkan 800 responden.
Sampel berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional.
Pada periode pertama, asumsi metode simple random sampling dengan responden memiliki toleransi kesalahan atau margin of error sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Sedangkan, pada periode kedua memiliki toleransi kesalahan sekitar 3,5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Kepercayaan Publik pada Kejagung
Sementara itu, temuan survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) mencapai 77,7 persen dan menempati posisi tertinggi di antara lembaga penegak hukum lainnya.
"Dalam temuan kami, public trust Kejaksaan Agung kini berada di angka 77,7 persen, menempatkan kejaksaan tetap tertinggi di antara lembaga penegak hukum lain,” kata Burhanuddin.
Kinerja Kejagung di bawah komando Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin terus mendapatkan kepercayaan masyarakat.
Burhanuddin menyatakan ada peningkatan kepercayaan terhadap kinerja Kejaksaan Agung. Jika pada temuan Desember 2022 angkanya baru menyentuh 76 persen, kini menjadi 77,7 persen.
Menurut dia, pada periode yang sama, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapatkan 71,5 persen, sementara Polri berada pada angka 70,8 persen.
"Temuan ini kembali menempatkan Kejagung dengan tingkat kepercayaan tertinggi di antara lembaga penegak hukum lain," ujar Burhanuddin.
Dalam temuan Indikator Politik Indonesia, tingginya kepercayaan publik terhadap lembaga pimpinan S.T. Burhanuddin juga berkaitan dengan penegakan hukum.
Dalam kategori tingkat kepercayaan terhadap lembaga dalam penegakan hukum, Korps Adhyaksa ini tetap berada di posisi tertinggi dengan tingkat kepercayaan mencapai 80 persen.
Di posisi kedua ada pengadilan dengan 76,1 persen, menyusul KPK 72,8 persen, dan kepolisian dengan 68,4 persen.
Tingginya kepercayaan publik membuat tren terhadap kondisi penegakan hukum secara nasional, di mana pada periode Februari, angkanya mencapai 39,4 persen.
"Memasuki Maret, trennya semakin positif. Ada peningkatan cukup signifikan, mencapai 46,3 persen," kata Burhanuddin.
