Politikus Demokrat soal Koalisi Perubahan dan Perbaikan: Bukti Pemimpin Lahir Atas Kehendak Rakyat
SinPo.id - Deputi Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution menyatakan bahwa pembentukan Koalisi Perubahan dan Perbaikan (KPP) merupakan bukti calon pemimpin mendatang bisa lahir lewat jalan musyawarah.
Menurutnya, pembentukan KPP juga memperlihatkan bahwa seorang pemimpin lahir atas kehendak rakyat, bukan hal yang lain.
KPP merupakan koalisi yang diinisiasi dan beranggotakan tiga partai politik (parpol) sejauh ini, yakni Partai Demokrat, Partai NasDem, serta Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Mereka sepakat mengusung Anies Rasyid Baswedan sebagai bakal calon presiden (capres) periode 2024-2029
KPP resmi dideklarasikan di Sekretariat Perubahan, Jalan Brawijaya X, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat, 24 Maret 2023 lalu. Deklarasi KPP ditandai dengan penandatanganan Piagam Koalisi Perubahan oleh Ketum NasDem Surya Paloh, Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan Presiden PKS Ahmad Syaikhu.
"KPP memberi pelajaran politik kepada rakyat bahwa lahirnya calon pemimpin mendatang bisa dilakukan lewat jalan musyawarah. Lahirnya seorang pemimpin atas kehendak rakyat. Bukan kehendak kekuasaan atau karena mau menang-menangan saja," kata Syahrial dalam keterangannya pada Minggu, 26 Maret 2023.
Ia menyampaikan, KPP merupakan koalisi parpol pertama yang memenuhi syarat presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden. KPP memiliki total suara 25,03 persen.
Lebih lanjut, Syahrial menyampaikan bahwa KPP tetap membuka ruang bagi parpol lain di parlemen untuk ikut bergabung, meski pembentukan KPP secara resmi belum mendapatkan ucapan selamat atau apresiasi dari parpol lain sejauh ini. Ia menyatakan, waktu menuju penetapan pasangan capres dan cawapres Pilpres 2024 masih panjang.
"KPP tentu tetap membuka tangan selebar-lebarnya untuk yang masih bingung menentukan arah. Kembali merapikan dan memperbaiki shaf bersama-sama dengan rakyat. Serta mulai menyadari pentingnya negeri ini kembali ke cita-cita founding fathers, menuju masyarakat yang adil dan makmur," tutur bakal calon anggota legislatif (caleg) Partai Demokrat di daerah pemilihan DKI Jakarta 2 itu.
Ia juga menyampaikan, kehendak rakyat akan perubahan merupakan hal yang tak bisa dibendung. Menurut Syahrial, situasi itu pernah tercatat dalam sejarah, ketika pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla (SBY-JK) memenangkan Pilpres 2004.
"Saya terlibat langsung ketika SBY-JK memenangkan Pilpres 2004. Begitu besarnya tekanan kekuasaan dan ada koalisi besar ikut menghadang, toh tetap saja tidak mampu membendung kehendak rakyat yang ingin perubahan. Suasana ketika itu sangat terasa walaupun sekarang dalam wujud berbeda," katanya.
Jika gerakan perubahan 2004 dinamai Koalisi Kebangsaan melawan Koalisi Kerakyatan, ia menambahkan, suasana Pilpres 2024 yang akan dihadapi adalah Koalisi Oligarki melawan Koalisi Kerakyatan.
Syahrial menegaskan, Demokrat sudah memiliki pengalaman memenangkan pertarungan seperti itu.
"Demokrat punya pengalaman memenangkan pertarungan ini. Termasuk PKS yang ikut bergabung di putaran kedua. Ketika itu, Partai Nasdem belum ada," tuturnya.
Sebelumnya, Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya mengatakan ada enam poin yang disepakati dalam Piagam KPP.
Pertama, ketiga parpol sepakat membentuk Koalisi Perubahan untuk Pilpres 2024. Kedua, ketiga parpol sepakat mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) 2024. Ketiga, memberi mandat kepada capres untuk memilih calon pasangannya.
"Keempat, memberi keleluasaan kepada calon presiden untuk berkomunikasi dengan partai politik lainnya dalam rangka memperluas dukungan," kata dia.
Selanjutnya, ketiga parpol sepakat membentuk sekretariat yang merupakan kelanjutan dari tim persiapan atau tim kecil. Terakhir, ketiga parpol akan menentukan waktu pengumuman pasangan capres dan cawapres.
"Jadi itu yang menjadi enam poin di dalam piagam yang ditandai ditandatangani oleh tiga ketua umum partai," tegas Riefky.
