pemilu 2024

Bamsoet: Golkar Tolak Politik Identitas di Pemilu 2024

Laporan: Martahan Sohuturon
Senin, 20 Maret 2023 | 10:59 WIB
Pengurus DPP Partai Golkar menggelar konferensi pers usai menyelenggarakan acara silaturahmi di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta pada Minggu, 19 Maret 2023/SinPo.id/Dok. Ketua MPR
Pengurus DPP Partai Golkar menggelar konferensi pers usai menyelenggarakan acara silaturahmi di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta pada Minggu, 19 Maret 2023/SinPo.id/Dok. Ketua MPR

SinPo.id - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo alias Bamseot menegaskan bahwa partainya kompak dan solid serta siap menghadapi Pemilu 2024. Ia mengajak seluruh komponen bangsa untuk menjaga kesejukan dan toleransi antar umat agama jelang Pemilu 2024.

Menurutnya, masyarakat tidak boleh tenggelam dalam hiruk pikuk Pemilu 2024 hingga melupakan nilai-nilai toleransi dan kedamaian seperti yang diajarkan dalam agama masing-masing.

"Sebagai partai tengah sebagaimana disampaikan oleh Ketua Umum Airlangga Hartarto, posisi Partai Golkar sangat strategis di tengah-tengah dinamika politik menjelang 2024. Seperti kita ketahui bersama bahwa saat ini kita telah memasuki tahun politik. Untuk itu saya mengajak mengajak seluruh komponen bangsa untuk tidak terjebak pada politik identitas atau pertikaian yang membawa-bawa nama agama. Kita semua adalah anak-anak bangsa yang lahir dari rahim Indonesia. Jangan rusak persaudaraan ini hanya karena Pemilu," ujar Bamsoet usai menghadiri Silaturahmi Partai Golkar di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta pada Minggu, 19 Maret 2023.

Ia menuturkan, semangat kebersamaan harus selalu dikedepankan oleh seluruh elemen bangsa dalam menghadapi Pemilu 2024. Pemilu sebagai pesta demokrasi rakyat harus dijalankan dengan sukacita, bukan justru berimbas kepada perpecahan bangsa.

"Tidak boleh ada lagi politik identitas yang membentuk polarisasi di tengah masyarakat. Kita pernah merasakan itu dan residunya masih ada sampai hari ini. Partai politik boleh saling bersaing untuk mendapat dukungan masyarakat, tetapi tidak dengan membawa isu agama, suku, ras yang menciderai demokrasi Indonesia," kata Bamsoet.

Ia menerangkan, politik identitas kerap membuat tokoh agama acap kali dihujat karena berbeda haluan politik. Tidak hanya itu, presiden, petinggi parpol, hingga lembaga negara juga dilecehkan karena politik identitas.

"Politik identitas juga membuat sebagian pihak tidak menganggap adanya program pemerintah. Bahkan akibat hal itu pembunuhan karakter, politisasi agama, hingga isu SARA tumbuh. Mari kita perkuat kembali sendi-sendi politik kebangsaan yang memberi ruang dan penghormatan terhadap kebhinekaan," tutur Bamsoet.sinpo

Komentar: