Komisi VII DPR ke Jepang, Mau Cek Kereta Bekas?

SinPo.id -  Beredar informasi Komisi VII DPR RI akan melakukan kunjungan kerja ke Jepang tanggal 6 Maret 2023, agenda tersebut dibenarkan oleh wakil ketua Komisi VII, Bambang Haryadi.

“Iya betul, kami memang ada agenda kunjungan kerja ke Jepang dalam rangka meninjau tata kelola industri pengolahan mineral dan migas disana. Dan sekaligus ingin melihat secara langsung kondisi sebenarnya kereta bekas jepang berusia hampir 3 dasawarsa yang membuat PT KCI ngotot untuk mengimpor barang tersebut” kata Bambang dalam keterangan tertulisnya, Senin, 6 Maret 2023.

Bambang menjelaskan kunjungan ke Jepang sedianya untuk melakukan kerja konstitusi yang lain, namun sehubungan proyek pengadaan kereta bekas juga di negara serupa, maka hal itu dilakukan sekaligus.

“Kebetulan agendanya pas lagi ke Jepang, ya sekalian aja melihat kereta bekas itu. Kita tidak ingin PT. KCI gegabah dalam memilih alat transportasi untuk rakyat. Tragedi kecelakaan kereta Bintaro yang banyak memakan korban harus kita jadikan pengalaman berharga dalam pengelolahan transportasi kereta” ungkap politisi Gerindra itu.

Ada sejumlah indikator bagi Komisi VII untuk mempertimbangkan pembelian tersebut, salah satunya ketersediaan suku cadang.

“Ketersediaan suku cadang harus juga menjadi perhatian, apalagi kereta yang mau di impor PT KCI itu buatan tahun 1994. Jangan sampai entar terjadi praktek penggunaan suku cadang kanibal, yang tidak ada price list harga sehingga membuka ruang untuk penyimpangan biaya perawatan” sebut Bambang.

Bambang berharap, proses pembelian kereta bekas tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari, jika pada akhirnya pembelian itu benar-benar dilaksanakan.

“Kita juga tidak ingin impor kereta bekas dari jepang ini juga menimbulkan masalah hukum, karena pernah terjadi kasus korupsi hibah kereta api dari Jepang yang menimpa mantan dirjen perkeretaapian. Berbagai pengalaman itulah yang seharusnya jadi pertimbangan” ungkap Pimpinan Komisi VII itu.

“Kebutuhan rakyat adalah utama, tapi jangan rakyat diberikan barang yang asal-asalan. Dan kami mendorong BPK RI untuk mengaudit secara menyeluruh terhadap PT KCI, guna mengetahui kebutuhan riilnya” imbuhnya