Layani Masyarakat, Wapres Maruf Amin: Polri Tak Cukup Hanya Presisi

SinPo.id -  Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin mengharapkan Polri agar terus menjaga dan memantapkan kinerja, serta memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat.

“Kedepankan transparansi, objektivitas dan profesionalisme, atau saya singkat TOP. Jadi, Polri tidak hanya Presisi, tetapi juga TOP,” pinta Wapres saat menghadiri acara Pemberian Penghargaan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Tahun 2022 di Gedung Rupatama Markas Besar (Mabes) Polri, Jl. Trunojoyo No. 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa 21 Februari 2023

Lebih lanjut, Wapres juga meminta agar Polri terus sigap dalam menghadapi dan merespons aneka perubahan di dunia yang berimplikasi kepada masyarakat.

“Terkait hal ini, saya mengapresiasi digitalisasi pelayanan publik di lingkungan Polri, dan saya harap dapat terus dikembangkan secara masif, agar Polri makin responsif dan cepat dalam melayani publik,” ungkapnya.

Terlebih, tutur Wapres, saat ini pemerintah tengah intens mendorong realisasi penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) di seluruh kabupaten/kota pada 2024.

“Untuk itu, saya meminta Polri beserta jajaran di daerah dapat pula berperan serta menyediakan layanan publiknya pada MPP yang ada di kabupaten/kota,” pintanya lagi.

Lebih jauh, pada kesempatan ini Wapres juga mengapresiasi Polri yang telah merespon dengan baik berbagai tantangan global yang berimplikasi terhadap kehidupan bermasyarakat yakni dengan melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal.

“Anggota Polri di seluruh pelosok tanah air telah mendermakan bakti dan dedikasinya demi negeri,” pujinya.

Berkat kerja keras personel Polri, sambung Wapres, berbagai kasus seperti kasus narkoba, mafia tanah, pinjaman daring ilegal, hingga aksi teror yang meresahkan masyarakat dan mengganggu pembangunan berhasil diungkap dan dihentikan.

“Polri juga memegang andil yang tidak kecil dalam upaya bersama menanggulangi Covid-19,” pujinya lagi.

Terakhir, untuk meningkatkan kinerja layanan publik Polri, Wapres pun menyampaikan beberapa pesan penting.

“Pertama, lanjutkanlah inovasi dan perbaikan kualitas semua unit layanan, sehingga POLRI dapat menjadi institusi yang bersih, bebas dari korupsi, dan terpercaya,” sebutnya.

Kemudian yang kedua, Wapres berpesan agas Polri terus meningkatkan kualitas sumber daya manusianya dengan pengembangan kompetensi, baik manajerial, teknis, sosial dan spiritual sehingga berdampak pada kualitas tata kelola institusi Polri.

“Ketiga, tingkatkan dedikasi, sinergi dan kolaborasi dengan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar masyarakat memperoleh jaminan pelayanan publik yang setara, aman, dan berkualitas,” tuturnya.

Berikutnya, ungkap Wapres, memasuki tahun politik menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, ia berpesan agar Polri terus menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) serta memegang teguh prinsip netralitas Polri.

“Saya berharap seluruh jajaran Polri dapat konsisten menjaga stabilitas kamtibmas serta netralitasnya menjelang pelaksanaan Pemilu,” pungkasnya.

Sebelumnya, pada kesempatan yang sama, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Azwar Anas melaporkan bahwa tahun ini, Kemenpan RB dan Mabes Polri telah melakukan evaluasi terhadap 332 Polres/Polresta/Polrestabes/Polres Metro dengan lokus evaluasi penyelenggaraan pelayanan SIM dan SKCK dengan periode penilaian dari Juli hingga November 2022. Ke depan, menurut Menpan, penilaian ini tidak hanya terfokus pada SIM dan SKCK tetapi juga inovasi reformasi berdampak sesuai program Reformasi Tematik yang telah ditetapkan pemerintah.

“Dari hasil evaluasi tersebut terdapat 47 Polres yang mendapat kategori pelayanan prima, hasil ini mengalami peningkatan dari hasil evaluasi tahun-tahun sebelumnya di mana di 2021 dengan 27 Polres dan 2020 dengan 12 Polres,” paparnya.

Selain itu, sebut Menpan, pada penilaian kali ini diperoleh indeks pelayanan publik lingkup Polres/Polresta/Polrestabes/Polres Metro sebesar 3,88 yang masuk dalam kategori B (baik). Indeks ini juga merupakan rata-rata dari indeks pelayanan SIM sebesar 3,92 dan indeks pelayanan SKCK 3,85.

“Secara umum nilai indeks pelayanan publik lingkup Kepolisian Republik Indonesia meningkat jika dibandingkan dengan (nilai indeks) 2021 dengan capaian nilai indeks 3,67,” sebutnya.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dalam sambutannya menyampaikan bahwa hingga saat ini Polri terus berupaya mewujudkan birokrasi di tubuh Polri yang berkelas dunia di semua tingkatan di seluruh Indonesia. Salah satunya dengan meningkatkan dan mengembangkan teknologi digital yang inklusif sehingga pelayanan Polri menjadi semakin efektif, produktif, dan akuntabel.

“Selama ini Polri telah melakukan digitalisasi pada berbagai layanan kepolisian seperti di antaranya ETLE (Electronic Traffic Law Envorcement) atau penilangan secara elektronik, SKCK online, SIGNAL (Pelayanan Samsat Digital Nasional), perpanjangan STNK online, maupun SINAR atau Perpanjangan SIM secara online,” urainya.

Selain itu, sambung Kapolri, Polri juga telah mengembangkan super app Polri Presisi yang telah mengintegrasikan seluruh layanan kepolisian sehingga dapat mempermudah masyarakat mendapatkan layanan.

“Termasuk juga upaya dan langkah-langkah dalam meningkatkan profesionalisme SDM melalui peningkatan pengetahuan di bidang etika dan pelayanan publik, serta upaya kami untuk terus memperbaiki sarana dan prasarana pelayanan, utamanya bagi kelompok rentan, ibu dan anak, serta kelompok berkebutuhan khusus,” paparnya.

Hadir pada acara ini, di antaranya Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah, Ketua Ombudsman Mokhammad Najih, Anggota 1 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nyoman Adhi Suryadnyana, Wakapolri Komjen Pol. Gatot Eddy Pramono beserta para Pejabat Utama Mabes Polri, serta para Kapolda dari seluruh Indonesia yang hadir secara virtual.

Sementara, Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintah dan Wawasan Kebangsaan Velix Wanggai, Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi Mohamad Nasir, serta Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi