Menteri PUPR: Progres Pembangunan IKN Sudah 14 Persen
SinPo.id - Perkembangan pembangunan fisik infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, di Kalimantan Timur sudah mencapai 14 persen. Hal itu diungkap oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono.
"Sejauh ini progres fisik infrastruktur IKN keseluruhan sudah 14 persen dan berjalan baik sesuai dengan 3 prinsip utama, yakni untuk menjamin kualitas, estetika dan keberlanjutan lingkungan," kata Basuki dalam keterangannya, Minggu 5 Februari 2023.
Pernyataan itu disampaikan saat
meninjau progres pembangunan infrastruktur dasar pendukung IKN Nusantara, Kalimantan Timur. Termasuk meninjau bangunan pemerintahan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), di mana hingga saat ini sudah 31 paket dikerjakan.
Untuk membangun IKN, kata dia,
visi Smart Forest City harus menjadi panduan dan orientasi saat bekerja. Adapun implementasinya dilakukan dengan cara membatasi secara ketat penebangan pohon eksisting yang betul-betul sesuai dengan rencana manfaat jalan dan tapak bangunan.
"Hati-hati, harus seminimal mungkin menebang pohon dan mengupas tebing. Justru kita manfaatkan pohon dan tebing yang ada untuk lansekap view kawasan yang bagus," ujarnya.
Selain itu, pembangunan juga harus mempertahankan bentang alam yang ada di lapangan. Proses pengerjaan pembangunan dilakukan dibawah pengawasan ketat konsultan manajemen konstruksi dan supervisi pekerjaan.
Basuki juga berpesan agar kendaraan Over Dimension dan Overload (ODOL) tidak melintas di area KIPP IKN.
"Saya tegas soal ODOL, sudah ada aturannya. Kita harus memberi contoh yang baik, untuk truk angkut material jangan overload," ungkap Basuki.
Tinjauan selanjutnya bangunan pemerintahan di KIPP IKN Nusantara di antaranya pembangunan Sumbu Kebangsaan Tahap I meliputi Zona 1 (riparian, visitor center), Zona 2 (ceremonial lawn, plaza, gedung retail, toilet).
Kemudian, Zona 3 (central promenade, wetland, forest trail), Zona 4 (shared street), Zona 5 (shared street). Dalam tinjauan di Rumah Susun (Rusun) Pekerja, Basuki meminta untuk setiap unit rusun ditempati maksimal delapan pekerja, sehingga kamar lebih lega.
