Redup Reshuffle Rabu Pon, Analisa Pengamat

Pilihan mempertahankan NasDem langkah Jokowi menjaga keseimbangan politik di sekelilingnya

SinPo.id - Pertemuan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto disebut menjadi penyebab wacana reshuffle kabinet pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) meredup. Padahal, isu perombakan Kabinet Jokowi pada 'Rabu Pon' sempat diyakini bakal menjadi sorotan utama publik.

“Ada beberapa hal yang melatarbelakangi Rabu Pon 1 Februari 2023 gagal menjadi momentum reshuffle kabinet. Pertama, pertemuan Jokowi dengan Surya Paloh beberapa waktu lalu telah menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak,” kata Analis Politik dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategic, Arifki Chaniago, dalam laporan Sinpo.id, awal bulan Februari lalu.

Meski Arifki menyebut analisanya hanya asumsi, namun ia mengatakan menteri dari NasDem akan dipertahankan, sehingga partai besutan Surya Paloh itu bakal menjaga Jokowi sampai dengan 2024.

“Kedua, Jokowi kehilangan partai politik yang bisa diajak kompromi jika NasDem dikeluarkan dari pemerintahan,” kata Arifki menambahkan.

Menurut dia, meskipun Jokowi kader PDI-P, namun Arifki yakin presiden lebih mudah membangun kesempatan dengan NasDem dan Golkar. Sehingga, pilihan mempertahankan NasDem langkah menjaga keseimbangan politik di sekelilingnya.

Ia mengibaratkan Golkar-NasDem seperti ibu dan anak. Surya Paloh sangat tahu ke mana harus bertemu jika ada teman koalisi yang tidak menerimanya. Apa lagi Surya Paloh memiliki romantisme sejarah yang kuat dengan Golkar sehingga lebih mudah memperoleh dukungan.

Pertemuan Paloh-Airlangga juga disebut telah mengeliminasi isu deklarasi Partai Demokrat dan PKS untuk Anies Baswedan. Surya Paloh lebih memilih bertemu dengan Golkar dari pada menindaklanjuti dukungan Demokrat dan PKS. Langkah politik yang dipilih NasDem terlihat lebih memprioritaskan posisi menterinya di pemerintahan dari pada Pilpres 2024.

Padahal, sebenarnya apa pun situasi politik yang muncul setelah gagalnya reshuffle kabinet, NasDem memperoleh dua keuntungan. Pertama, sukses mempertahankan menteri-menterinya dari dorongan reshuffle kabinet.  Kedua, NasDem memiliki 'brand' partai lebih baik dari partai-partai lain.

Paling tidak, NasDem memiliki capres yang selalu masuk tiga besar versi berbagai lembaga survei. Jika target yang diinginkan oleh NasDem 'efek ekor jas', partai ini bakal memiliki 'brand' partai yang kuat seperti Gerindra dan PDI-P.

“Menteri-menteri NasDem gagal diresuffle di Rabu Pon. Tetapi, langkah penentuan Cawapres Anies bakal lebih alot jika nama yang muncul dari Demokrat dan PKS,” kata Arifki menjelaskan.

Upaya Membenahi Komunikasi Politik

Peneliti dari Pusat Riset Politik - Badan Riset dan Inovasi Nasional (PRP-BRIN) Aisah Putri Budiatri menilai pertemuan antara Surya Paloh dengan Airlangga Hartarto sebagai upaya membenahi komunikasi politik koalisi pemerintah

“Nasdem tengah berupaya memperbaiki komunikasi politik dengan partai-partai yang bergabung di pemerintahan,” ujar Aisah.

Aisah mengacu jawaban Ketum NasDem Surya Paloh dan kondisi situasi politik koalisi Pemilu yang menyebut berniat memperbaiki komunikasi politik dengan rekan koalisi pemerintahan. Meski pertemuan itu secara tidak langsung terkait dengan koalisi pencalonan menuju Pemilu 2024.

Menurut Aisah, sikap Surya juga dari beberapa pihak yang ditemui merupakan tokoh kunci koalisi pemerintahan seperti Presiden Jokowi dan Ketum Golkar Airlangga Hartarto. Hal itu untuk menpis hubungan NasDem dengan partai di pemerintahan yang tampak tak lancar usai deklarasi Anies Baswedan sebagai Capres.

"Hal ini mampu mempengaruhi kinerja pemerintahan karena muncul kegaduhan di internal koalisi bahkan beberapa kali saling sindir, terutama terkait dengan posisi menteri NasDem dalam kabinet," ujar Aisah menjelaskan.

Ia menduga NasDem tidak akan mengubah pilihan kandidat Pilpres 2024. Kunjungan Surya Paloh juga membuka peluang untuk mencari sosok pendamping Anies Baswedan. "Saya menduga Anies tetap akan dicalonkan, tetapi strategi lain bisa terpengaruh. Misalnya terkait dengan nama Cawapres Anies nanti. Namun demikian, kita lihat saja nanti," katanya.

Politikus Partai NasDem, Irma Suryani Chaniago, mengatakan partainya berkomitmen tetap berada di pemerintahan Joko Widodo. Meski, ia mengatakan reshuffle kabinet adalah hak preogratif presiden. "Untuk itu kami tidak akan pernah mundur dari pemerintah yang ikut kami menangkan," kata Irma.

Irma mengatakan Meski ia menyebut reshuffle merupakan hak preogratif jika presiden memang memutuskan lain. “Sekali lagi, biarlah reshuflle jadi hak presiden nggak usah ditekan-tekan dan di paksa-paksa," kata Irma menambahkan.

Sebelumnya muncul desakkan reshuffle kabinet dari Partai NasDem salah satunya Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo yang memberikan laporan tak tepat ke Presiden Jokowi. Desakn itu muncul dari Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto.

Namun, menurut Irma, persoalan  impor beras yang merugikan petani bukann dari Mentan langsung melainkan Mendag dan Bulog yang dianggapnya tidak bisa menyerap gabah petani. Irma justru menyindir kader PDIP sebelumnya menjabat Menteri Sosial (Mensos) sudah merampok uang rakyat dengan dalih bantuan sosial (Bansos) dan akhirnya berujung menjadi tahanan KPK.

"Laporan mana yang salah ? Faktanya gabah petani cukup kan ? masalahnya Bulog yang tidak mampu menyerap gabah petani Terus yang ingin impor kan Mendag ? Kok dibolak balik ya informasinya. Lagi pula yang fatal itu adalah menteri yang mencuri uang rakyat lewat bansos kemudian ditangkap KPK,"  ujar Irma menegaskan.

Ketua DPP PDIP Said Abdulla mengatakan PDIP tak pernah mendikte Presiden Jokowi untuk reshuffle kabinet. Apalagi, kata dia, meminta RI 1 'menendang' menteri berlatar belakang partai politik lain dari pemerintahan.

"Monggo siapa pun bagi kami, kami tidak punya potensi oke kalau Bapak Presiden mau reshuffle si A reshuffle si B reshuffle kami tidak dalam posisi itu,” kata said.

Meski Said tak membantah kemungkinan adanya perombakan di kabinet Jokowi, karena isu reshuffle itu bahkan digaungkan oleh Jokowi sendiri. "Kan Bapak Presiden sendiri yang mengumumkan bahwa akan ada reshuffle," kata Said menambahkan.

Said mengaku belum menerima informasi soal reshuffle di internal PDIP. Namun, dia menilai adanya isu tiga menteri dari Partai NasDem bakal 'ditendang' dari kabinet Jokowi merupakan hal lumrah di dunia politik.

"Kalau berbagai menteri menjadi sorotan publik kinerjanya, kemudian mempertanyakan kinerjanya dan meminta supaya direshuffle itu dinamika politik saja. Kalau Bapak Presiden menilai timnya kompak, solid masih bagus ya pasti dipertahankan,” katanya.