IOJI : Ekosistem Karbon Biru Mesti Dikelola Secara Berkelanjutan
SinPo.id - Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) berharap Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan (KLHK) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjadikan ekosistem karbon biru sebagai modal alam yang harus dikelola secara berkelanjutan di Indonesia. Kedua kementerian itu sebagai pemangku kepentingan kunci pengelolaan Ekosistem Karbon Biru (EKB) di Indonesia.
"Untuk itu, upaya perlindungannya agar semakin diperkuat berdasarkan prinsip keilmuan dan keterbukaan," kata CEO Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Mas Achmad Santosa, saat berbicara dalam seminar peluncuran hasil studi bertajuk 'Ekosistem Karbon Biru sebagai Critical Natural Capital: Blue Carbon Ecosystem Governance di Indonesia', di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, pekan lalu.
Menurut Santosa, sebagai pemilik 17 persen cadangan karbon biru dunia, Indonesia memiliki peluang besar memanfaatkan Ekosistem Karbon Biru sebagai salah satu solusi untuk mengatasi perubahan iklim.
EKB yang meliputi hutan mangrove, padang lamun (seagrass), rawa air asin (salt marshes), memiliki potensi yang besar sebagai penyerap dan penyimpan karbon (carbon sequestration and storage). “Itu berperan penting dalam upaya mitigasi perubahan iklim,” kata Santosa menambahkan.
Ia juga menyebut EKB juga berperan signifikan untuk adaptasi perubahan iklim terutama bagi masyarakat pesisir yang ruang hidup dan penghidupannya berpotensi terdampak oleh climate-related coastal risks, seperti cuaca ekstrem, badai, erosi, banjir dan sebagainya.
Berbagai risiko ini bisa mengakibatkan dampak sosial-ekonomi, terancamnya keanekaragaman hayati, dan berkurangnya layanan ekosistem yang berdampak pada kelangsungan hidup manusia dan alam.
Ia juga menyoroti, sekalipun EKB memiliki potensi yang besar dalam mengatasi perubahan iklim dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, kondisi EKB telah lama terancam oleh tekanan antropogenik.
"Ketika terdegradasi, EKB akan beralih dari penyerap karbon menjadi pelepas emisi karbon yang signifikan. Degradasi juga merusak perlindungan ekosistem pesisir serta mengancam penghidupan masyarakat yang bergantung pada EKB," kata Santosa menjelaskan.
