Bank Dunia: 40 Persen Penduduk Myanmar Hidup di Bawah Garis Kemiskinan

Laporan: Galuh Ratnatika
Rabu, 01 Februari 2023 | 07:39 WIB
Ilustrasi kemiskinan
Ilustrasi kemiskinan

SinPo.id -  Bank Dunia mencatat sekitar 40 persen penduduk Myanmar hidup di bawah garis kemiskinan. Sementara itu, sekitar 5,4 juta orang membutuhkan akses ke pendidikan.

Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) mengungkapkan masyarakat miskin di Myanmar membutuhkan makanan, tempat tinggal, akses ke perawatan kesehatan dan air bersih.

Bahkan lebih dari 1,4 juta orang telah mengungsi secara internal sejak militer Myanmar melakukan kudeta terhadap pemerintah terpilih peraih Nobel, Aung San Suu Kyi, dan masa depan 54 juta orang Myanmar hingga kini masih belum pasti.

Padahal Myanmar sudah menjadi salah satu negara termiskin di Asia Tenggara sebelum kudeta, dan banyak kelompok kemanusiaan di Indonesia, negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, telah terlibat dalam membantu orang-orang di Myanmar.

Di antaranya adalah Dompet Dhuafa yang berbasis di Jakarta, sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang biasa mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Myanmar.

Namun manajer umum untuk advokasi dan aliansi strategis Dompet Dhuafa, Arif Rahmadi Haryono, mengatakan bahwa saat ini bantuan dari lembaga filantropi tersebut di Myanmar sudah terhenti sama sekali.

“Sejak pengambilalihan kekuasaan oleh militer, mitra Dompet Dhuafa telah menarik banyak personelnya dari Myanmar. Itu karena masalah keselamatan dan keamanan terkait dengan situasi sosial dan politik," kata Arif, dilansir dari CNA, Rabu 1 Februari 2023.

Sebelum kudeta, Dompet Dhuafa bekerja sama dengan organisasi kemanusiaan lain serta pemerintah Indonesia untuk mendistribusikan bantuan. Tetapi tanpa mitra lokal, lembaga itu tidak mampu berkoordinasi dengan pemangku kepentingan.

Di lain sisi, ranjau darat juga telah dilaporkan meledak di negara bagian Rakhine, di mana etnis minoritas Muslim Rohingya dianiaya, dan mendorong mereka untuk mencari perlindungan di negara tetangga seperti Bangladesh dan Thailand.

Selain itu, menurut kelompok hak asasi Amnesti Internasional, ada juga laporan pemerkosaan dan kekerasan seksual lainnya yang terjadi di daerah yang terkena dampak konflik.

BERITALAINNYA
BERITATERKINI