Soal Penerapan Jalan Berbayar, DPRD DKI Terima Masukan Masyarakat
SinPo.id - Legislator PKS yang juga Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail menegaskan bahwa Fraksi PKS menolak kebijakan Electronic Road Pricing (ERP) atau Jalan Berbayar dihadapan ratusan peserta aksi massa yang tergabung dalam Perkumpulan Rakyat Pengguna Dunia Transportasi (Predator), di depan Gedung DPRD DKI Jakarta pada Rabu, 25 Januari 2023.
Ismail melanjutkan, Komisi B akan memanggil pihak-pihak terkait untuk memberikan penjelasan, karena kita tidak menginginkan satu peraturan meskipun dalih untuk pengendalian lalu lintas tapi membebani masyarakat.
“Komisi B berkomitmen menjadikan atensi dan akan segera memanggil pihak terkait,” kata Ismail.
Ismail juga menambahkan, saat ini mereka menampung aspirasi dari seluruh elemen masyarakat terkait keberatan ini, yang akan dijadikan bahan pertimbangan ketika nanti pihak Pemprov DKI mengajukan ERP ini.
“Bukan hanya di forum ini, kami juga membuka ruang seluas-luasnya kepada seluruh elemen masyarakat terutama yang nantinya akan terkena imbas negatif dari diterapkannya ERP ini untuk menyampaikannya kepada kami di DPRD DKI,” paparnya lagi.
“Kami mengapresiasi, di balik Bapak Ibu banyak ratusan ribu masyarakat yang tentunya keberatan, dan mudah-mudahan doakan, berikan dukungan moril, data-data, dan aspirasi yang kuat terkait dengan keberatan ini dan itu akan menjadi modal bagi kami untuk memperjuangkan aspirasi dari Bapak Ibu semua,” kata Ismail disambut dengan riuh dukungan dari peserta aksi.
Di akhir orasinya, Ismail sempat ditanya salah seorang perwakilan aksi, bagaimana sikap Fraksi PKS. Dengan lantang Ismail menyampaikan sikap Fraksi PKS yang juga menolak ERP ini,
“Mohon izin, menyambung pernyataan sikap Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta yang telah disampaikan beberapa hari lalu, bahwa Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta dengan tegas menolak (ERP). Mohon dukungan dari seluruh elemen masyarakat agar Fraksi PKS bisa memperjuangkan ini,” kata Ismail mengakhiri.
