Konsisten Mengatasi Stunting, DPR: Salah Satu Program Unggulan Jokowi
SinPo.id - Sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang konsisten menangani kasus stunting di Indonesia disambut baik. Sikap konsisten ini dilihat dari beberapa kebijakan pemerintah terkait masalah tersebut dan teranyar penanganan lewat digitalisasi.
“Sebetulnya kita mengapresiasi kalau Presiden Jokowi ini konsisten sekali untuk melakukan penanganan terhadap stunting, karena memang salah satu program unggulannya Jokowi itu adalah stunting itu terutama pada periode kedua masa jabatannya Jokowi,” kata anggota Komisi IX DPR RI Saleh Daulay kepada wartawan, Jakarta, Selasa, 3 Desember 2022.
Politikus PAN ini juga berpandangan jika program-program kesehatan pemerintahan Jokowi tak lepas dari penanganan stunting. Baik itu di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) maupun yang ada di BKKBN, khususnya ada keterlibatan pemerintah daerah.
"Memang persoalan stunting ini di Indonesia masih cukup mengkhawatirkan karena lumayan tinggi maka dari itu harus didorong supaya segera turun. Tentunya harus melibatkan seluruh elemen masyarakat,” ucapnya.
Menurut Daulay, langkah pemerintah menggunakan elektronik untuk penanganan kasus stunting di daerah sangat tepat. Namun, perlu ada koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintan daerah (pemda) termasuk lembaga terkait.
“Penggunaan elektronik itu saya kira akan lumayan baik jika itu terkoordinasi dengan menggunakan teknologi elektronik, kenapa karena penghitungan data kita ini sebetulnya selalu masih saja kadang-kadang tidak akurat. Nah karena itu dengan penggunaan teknologi kita bisa langsung mendapatkan gambaran peta cakupan di seluruh Indonesia,” ujarnya.
“Katakanlah misalnya Kabupaten Sumedang jumlah yang terpapar stunting tahun 2020 adalah sekian, nanti kan data ini kita pantau mungkin tahun 2021 sekian, tahun 2022 sekian dan dari situ kita akan kelihatan tingkat peningkatannya, penurunannya kemudian kelemahan kekurangan dan kemudian juga akan kelihatan,” timpalnya.
Daulay juga mendorong agar pemerintah melakukan pemetaan di seluruh kabupaten yang ada di Indonesia. Sehingga, kasus-kasus stunting di salah satu kabupaten/kota bisa terpantau pemerintah pusat dan langsung dilakukan penanganan.
“Jadi semacam war room-nya itu mesti ada di Jakarta ini, jadi nanti kabupaten/kota itu memberikan laporan perkembangan situasi yang ada dan termasuk langkah-langkah dan kegiatan yang dilakukan dilaporkan kepada war room itu,” kata dia.
Jika nantinya ada kasus stunting yang agak berat untuk di tangani, tentunya pemerintah pusat harus turun gunung. Pemerintah harus melakukan konsentrasi kegiatan di daerah-daerah yang mengalami peningkatan.
Daulay menilai dengan sistem alat elektronik seperti itu, laporan yang diterima bisa langsung update per harinya. Bahkan, Kepala Negara bisa langsung memantau perkembangan tersebut.
Di sisi lain, Dauley mengingatkan agar pemerintah daerah ikut bertanggung jawab menangani kasus stunting di wilayahnya masing-masing. Seluruh pemda, kata dia, harus ikut mendorong program-program penanganan stunting yang digaungkan pemerintah.
"Semuanya harus ikut mendorong untuk meneruskan program ini tentu ya bisa dikontribusikan dalam konteks melahirkan sebuah sistem elektronik yang baik, itu tentu semuanya harus terlibat. Saya yakin pemerintah daerah bisa ikut berpartisipasi,” tegas dia.
