Perkuat Investasi SDM, DPR Minta Komunikasi Pusat dengan Daerah Dimaksimalkan
SinPo.id - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudin menilai perlu adanya perbaikan dalam mengimplementasikan sejumlah program penunjang investasi sumber daya manusia (SDM). Komunikasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah harus dimaksimalkan.
"Kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek secara riset dan konsep sudah baik, namun seringkali implementasinya kurang tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat guna. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh kurang maksimalnya komunikasi dan koordinasi antara pusat dan daerah," kata Hetifah saat dikonfirmasi SinPo.id, Jakarta, Jumat, 16 Desember 2022.
Hetifah mencontohkan bentuk tak sinkronnya komunikasi antara pemerintah pusat dengan daerah. Salah satunya, usulan RUU Sistem Pendidikan Nasional dan Peta Jalan Pendidikan yang menjadi kunci investasi SDM Indonesia yang ditunda pembahasannya oleh DPR RI.
Penundaan karena berbagai miskomunikasi dan perlu penyempurnaan di berbagai aspek. Selain itu, usulan Kuota PPPK yang belum maksimal oleh Pemda lantaran terdapat kekhawatiran terkait tanggung jawab anggaran.
"Saya berharap agar kolaborasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan semakin baik agar berbagai program pendidikan dapat berjalan optimal," kata dia.
Kendati begitu, Hetifah mengamini banyak terobosan positif yang diluncurkan Mendikbudristek dan jajaran. Berbagai terobosan tersebut secara garis besar berupaya menjadi solusi atas kualitas pendidikan, kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan (GTK), serta ekosistem pendukung pendidikan seperti sarana prasarana dan hubungan antar stakeholders pendidikan.
Hetifah menyebut visi misi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pembangunan SDM” merupakan wujud konkret keseriusan pemerintah pada ranah pendidikan. Keseriusan itu dapat dilihat melalui aspek anggaran dan berbagai program Kemendikbudristek.
Secara anggaran, kata dia, alokasi dana pendidikan terus meningkat yang semula Rp460,3 trilin pada 2019 menjadi Rp608.3 triliun pada 2023. Secara program, hanya dalam kurun waktu 2 tahun, Kemendikbudristek telah meluncurkan 22 episode Merdeka Belajar.
Menurut dia, Merdeka Belajar menjadi investasi SDM karena mendorong peran seluruh pihak untuk berpartisipasi secara seimbang dalam pendidikan mulai dari sekolah, DUDI, Pemda, bahkan guru dan murid. Selain itu, pembelajaran dalam Merdeka Belajar tidak satu arah dan dipaksakan oleh guru, melainkan juga membuka ruang kreativitas dan peran siswa lebih banyak.
"Singkatnya, Merdeka Belajar adalah sebuah transformasi pendidikan untuk menciptakan SDM terbaik bangsa," kata dia.
